Bimtek Manajemen Risiko Tahun 2026 Tingkatkan Kapasitas Perangkat Daerah dalam Pengelolaan Risiko
Bimtek Manajemen Risiko Tahun 2026 Tingkatkan Kapasitas Perangkat Daerah dalam Pengelolaan Risiko
KEBUMEN - Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Inspektorat Daerah menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Risiko Tahun 2026 pada Senin (22/6/2026) di Trio Azana Hotel Kebumen. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 08.30 hingga 16.00 WIB ini diikuti oleh perwakilan Perangkat Daerah se-Kabupaten Kebumen sebagai upaya memperkuat penerapan manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Kegiatan dibuka oleh Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen, Amin Rahmanurrasjid, S.H., M.H., bersama Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen, Muhamad Arifin, S.Si., M.T.. Dalam sambutannya, disampaikan bahwa manajemen risiko merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.
Bimtek menghadirkan narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Ali Ihsan, Ak. selaku Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah, Sari Wahyuni (Auditor), dan Rosita Ariani (Auditor Ahli Madya). Ketiga narasumber menyampaikan materi secara bergantian mengenai pentingnya penerapan manajemen risiko, yang mencakup tiga jenis risiko utama yaitu risiko operasional, risiko fraud (kecurangan), dan risiko kemitraan. Peserta juga memperoleh pemahaman terkait proses identifikasi risiko, analisis dampak risiko, serta penyusunan langkah-langkah mitigasi yang tepat.
Pada sesi akhir, peserta mengikuti praktik pengisian tabel manajemen risiko sebagai bentuk implementasi materi yang telah diterima. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen semakin memahami dan mampu menerapkan manajemen risiko secara optimal, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan lebih terarah, terkendali, serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah secara akuntabel
---- Berita Terkait ----
