BKPSDM Kabupaten Kebumen Ikuti Penguatan Kapasitas Perencana untuk Mendukung SAKIP Perangkat Daerah
BKPSDM Kabupaten Kebumen Ikuti Penguatan Kapasitas Perencana untuk Mendukung SAKIP Perangkat Daerah
KEBUMEN – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kebumen mengikuti kegiatan Penguatan Kapasitas Perencana untuk Mendukung SAKIP Perangkat Daerah yang diselenggarakan pada Selasa, 3 November 2026, bertempat di Trio Azana Hotel Kebumen. Kegiatan berlangsung mulai pukul 08.00 hingga 12.00 WIB dan diikuti oleh para perencana atau perwakilan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur dalam penyusunan perencanaan dan pengukuran kinerja perangkat daerah.
Kegiatan dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bapperida Kabupaten Kebumen, Haryono Wahyudi, S.T., M.T. Dalam sambutannya, disampaikan bahwa penilaian kinerja perangkat daerah melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) perlu terus diperkuat melalui peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja. Kegiatan ini juga menjadi sarana penyegaran pengetahuan serta memberikan sudut pandang baru bagi para perencana dalam menyusun dokumen perencanaan yang lebih berkualitas, terarah, dan berorientasi pada hasil.
Materi disampaikan oleh Lily Respati, S.P., M.Si., dari Bapperida Kabupaten Banyumas, yang membahas penguatan implementasi SAKIP, keterkaitannya dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta pentingnya penyusunan pohon kinerja dan penjenjangan kinerja (cascading). Melalui materi tersebut, peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah agar lebih terarah dan berorientasi pada hasil.
Melalui kegiatan ini, perangkat daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan akuntabilitas kinerja. Pengetahuan yang diperoleh diharapkan dapat diterapkan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, sehingga mampu mendukung peningkatan nilai SAKIP serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.
---- Berita Terkait ----
