Zoom Sosialisasi Evaluasi Kinerja Pemerintah DigItal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Zoom Sosialisasi Evaluasi Kinerja Pemerintah DigItal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Zoom Sosialisasi Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Pemerintah Kabupaten Kebumen mengikuti kegiatan Zoom Sosialisasi Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 yang dilaksanakan pada Kamis, 4 Juni 2026 bertempat di Aula DISKOMINFO Kebumen. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari Inspektorat Kabupaten Kebumen, BKPSDM Kabupaten Kebumen, BPKPD Kabupaten Kebumen, Bapperida Kabupaten Kebumen, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen, serta Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kebumen.
Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai arah kebijakan, strategi, serta mekanisme pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital sebagai bagian dari upaya percepatan transformasi digital pemerintahan. Evaluasi ini menjadi instrumen penting dalam mengukur capaian kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Dalam pemaparannya, narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menjelaskan bahwa transformasi digital pemerintah merupakan salah satu prioritas nasional yang tertuang dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029. Pemerintah Digital diharapkan mampu mendukung terwujudnya birokrasi yang modern melalui penguatan tata kelola, teknologi digital, pengembangan budaya dan kompetensi digital ASN, transformasi layanan publik prioritas, serta penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data.
Dalam kegiatan sosialisasi ini juga disampaikan mengenai Indeks Pemerintah Digital (IPD) Tahun 2026 yang digunakan untuk mengukur tingkat kematangan transformasi digital instansi pemerintah. Penilaian IPD dilakukan melalui tujuh aspek utama, yaitu Aspek Tata Kelola dan Manajemen, Aspek Penyelenggara, Aspek Data, Aspek Keamanan Pemerintah Digital, Aspek Teknologi Pemerintah Digital, Aspek Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah, serta Aspek Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah.
Adapun indikator yang menjadi fokus penilaian meliputi: (1) Tata Kelola Pemerintah Digital, (2) Manajemen Layanan Digital Pemerintah, (3) Sumber Daya Manusia Pemerintah Digital, (4) Kolaborasi Digital Pemerintah, (5) Tata Kelola Data, (6) Operasional Pemanfaatan Informasi Geospasial, (7) Pembangunan Statistik, (8) Pelindungan Data Pribadi, (9) Pelaksanaan Audit Keamanan Pemerintah Digital dan Teknologi Pemerintah Digital, (10) Keamanan Pemerintah Digital, (11) Penerapan Kriptografi untuk Keamanan Data, (12) Kapabilitas Penanganan Insiden Siber, (13) Aplikasi Pemerintah Digital, (14) Infrastruktur Pemerintah Digital, (15) Keterpaduan Proses Bisnis Pemerintah Digital Lintas Unit dan Instansi, (16) Integrasi Aplikasi, (17) Portal Layanan Digital Pemerintah, (18) Interoperabilitas Data, (19) Fasilitas Dukungan Pengguna Layanan Digital Pemerintah, dan (20) Tingkat Pengelolaan Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, peserta memperoleh pemahaman mengenai indikator dan aspek penilaian Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Tahun 2026, termasuk pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan digital, implementasi arsitektur pemerintah digital, pengembangan kompetensi digital ASN, penguatan infrastruktur dan aplikasi pemerintah digital, serta transformasi layanan publik yang terintegrasi dan berorientasi pada pengguna.
---- Berita Terkait ----
