BKPSDM Kabupaten Kebumen Hadiri Forum Konsultasi Publik BPKPD Tahun 2025
BKPSDM Kabupaten Kebumen Hadiri Forum Konsultasi Publik BPKPD Tahun 2025
Kebumen, 3 November 2025 – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kebumen menghadiri kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang diselenggarakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kebumen bertempat di ruang rapat BPKPD.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Sekretaris BPKPD, Bapak Haris Setiawan, dan dihadiri oleh berbagai perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), wajib pajak, serta unsur masyarakat.
FKP ini merupakan forum yang baru pertama kali dilaksanakan oleh BPKPD dengan tujuan untuk membangun ruang dialog terbuka antara pemerintah daerah dan masyarakat, khususnya dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pengelolaan keuangan dan pajak daerah.
Dalam paparannya, Kepala BPKPD, Drs. Aden Andri Susilo, menjelaskan bahwa Forum Konsultasi Publik merupakan bentuk implementasi keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik. Melalui forum ini, BPKPD berupaya menjaring masukan, kritik, dan saran konstruktif dari masyarakat dan OPD terkait untuk penyempurnaan kebijakan dan peningkatan mutu layanan.
Adapun topik yang dibahas dalam forum ini meliputi:
-
Rancangan kebijakan, penerapan, dan dampak kebijakan di bidang pajak daerah, serta
-
Evaluasi atas pelaksanaan kebijakan yang telah berjalan.
Kegiatan FKP memberikan sejumlah manfaat, baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakat, antara lain:
-
Bagi pemerintah (BPKPD): memperoleh masukan langsung dari publik, mendorong transparansi, serta memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi kebijakan.
-
Bagi publik: menjadi wadah partisipasi masyarakat, memperoleh pengetahuan dan kepastian layanan, serta menyelaraskan harapan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
Partisipasi BKPSDM dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, sejalan dengan komitmen penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Kabupaten Kebumen.
---- Berita Terkait ----
