Jaminan Hari Tua bagi PPPK
Jaminan Hari Tua bagi PPPK
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berhak memperoleh Jaminan Hari Tua (JHT) melalui program Tabungan Hari Tua (THT) yang dikelola oleh PT Taspen. Adapun dasar hukum Jaminan Hari Tua untuk PPPK adalah sebagai berikut :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN);
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.1/843/Keuda tanggal 18 Februari 2026 Hal Penggunaan Akun Iuran Jaminan Hari Tua Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Daerah.
Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) PPPK dipotong otomatis dari gaji dan tunjangan keluarga melalui SIM Gaji sebesar 3,25 %. Jaminan Hari Tua dibayarkan sekaligus (lumpsum) kepada peserta dalam bentuk Tabungan Hari Tua (THT) bagi PPPK yang berhenti yang disebabkan karena :
- batas usia tertentu
- meninggal dunia, atau
- mengundurkan diri dan diberhentikan sebagai PPPK.
Catatan: PPPK tidak mendapatkan fasilitas pensiun bulanan maupun gaji terusan
Pengurusan Tabungan Hari Tua (THT) menggunakan aplikasi TOOS (Taspen One Hour Online Service) yang akan difasilitasi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kebumen;
Adapun persyaratan untuk pengurusan Tabungan Hari Tua PPPK adalah sebagai berikut :
- Formulir Permintaan Pembayaran (FPP)
- Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)
- Identitas Diri (KTP) Pemohon
- Buku Rekening Pemohon
- Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja
- Nomor Wajib Pajak (NPWP)
- SK Pengangkatan sebagai PPPK
Berkas yang dikirim adalah berkas fisik dan hasil scan dalam bentuk file pdf. Hasil scan file harus jelas dan dapat terbaca dengan ukuran file pdf masing-masing per persyaratan maksimal 1 MB.
Untuk kemudahan dalam input ke aplikasi TOOS, masing-masing persyaratan yang sudah discan diberi nama sesuai ketentuan berikut :
|
NO |
PERSYARATAN |
NAMA FILE |
|
1. |
Formulir Permintaan Pembayaran (FPP) |
FPP |
|
2. |
Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) |
SKPP |
|
3. |
Identitas Diri (KTP) Pemohon |
KTP |
|
4. |
Buku Rekening Pemohon |
BUKU REKENING |
|
5. |
Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja |
SK PEMUTUSAN |
|
7. |
Nomor Wajib Pajak (NPWP) |
NPWP |
|
8. |
SK Pengangkatan |
SK PENGANGKATAN |
File-file tersebut dimasukkan dalam folder yang diberi nama dengan format Nama_NI PPPK, contoh : SLAMET _1973xxxxxxxxxxxxxxx
Blanko atau formulir untuk layanan diatas dapat diunduh pada lampiran di bawah
Berkas fisik dimasukan ke dalam map merah, dan softfile dikirimkan melalui flash disk atau whatsapp (WA) kepada petugas BKPSDM Cq. Bidang Administrasi Kepegawaian atas nama :
dri. Annahar Erian Syah, S.Kom. (No.WA 087737610827) atau Sdr. Suyoto (No.WA.089607318084)
Mohon untuk dapat mengisi Survei Kepuasan Masyarakat di bawah ini :
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
File Terkait:
-- Blanko Pengajuan JHT PPPK-- Surat Edarang Pedoman Pengurusan Jaminan Hari Tua PPPK
