Sejarah Singkat

Print
User Rating:  / 4
PoorBest 
Published Date

Sejarah singkat terbentuknya Badan Kepegawaian Daerah


Sebelum tahun 2001, BKD lebih dikenal dengan Urusan Kepegawaian/ Bagian Kepegawaian Sekwilda Pemerintah Daerah Kab. Kebumen. Kemudian dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen No 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kebumen, yang salah satu diantaranya adalah pembentukan BKDD, maka Bagian Kepegawaian berubah nama menjadi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kabupaten Kebumen.


Pada tahun 2004 dikeluarkan lagi Peraturan Daerah yang secara lebih khusus menetapkan pembentukan BKDD itu sendiri. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No 34 Tahun 2004 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kabupaten Kebumen.


Pada akhir tahun 2008 diadakan perubahan struktur organisasi/SOTK Kab. Kebumen secara keseluruhan. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu terjadi perubahan nomenklatur dari BKDD menjadi BKD (Badan Kepegawaian Daerah).

 

Dasar Hukum Pembentukan BKD

  1. Pasal 76 dan 77, Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,
  2. Pasal 34 A  Ayat (1) dan ayat (2), Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 jo. Nomor 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok Kepegawaian,
  3. Pasal 3 ayat (5) angka 17 butir huruf b dan butir huruf c, Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom, khususnya,
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tanggal 25 September 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah,
  5. Pasal 5 ayat (1), pasal 6 ayat (1) dan (3), Keputusan Presiden nomor 159 tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah,
  6. Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah)

Sesuai Perbup 81 2008 ttg Tupoksi BKD

Badan  Kepegawaian  Daerah  mempunyai  tugas  pokok  untuk  melaksanakan  penyusunan  dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah.  

 

Fungsi Badan Kepegawaian Daerah adalah Untuk  melaksanakan  tugas  pokok  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2,  Badan  Kepegawaian 

Daerah mempunyai fungsi:  

a.  pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah;   

b.  pelaksanaan  penyiapan  penyusunan  peraturan  perundang-undangan  daerah  di  bidang kepegawaian daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan pemerintah; 

c.  pelaksanaan perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah 

d.  pelaksanaan  penyiapan  dan  pengangkatan,  kenaikan  pangkat,  pemindahan,  pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;  

e.  pelaksanaan  pelayanan  administrasi  kepegawaian  dan  pengangkatan,  pemindahan  dan pemberhentian  dalam  dan  dari  jabatan  struktural  dan/atau  jabatan  fungsional  sesuai  norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; 

f.  pelaksanaan  penyiapan  dan  penetapan  pensiun  Pegawai  Negeri  Sipil  Daerah  sesuai  norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; 

g.  pelaksanaan penyiapan dan penetapan kenaikan gaji, tunjangan dan kesejahteraan  Pegawaian Negeri  Sipil  Daerah  sesuai  dengan  norma,  standar,  dan  prosedur  yang  ditetapkan  dengan peraturan perundang-undangan;  

h.  pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kepegawaian daerah; 

i.  pelaksanaan pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah; 

j.  pelaksanaan  penyampaian  informasi  kepegawaian  daerah  kepada  Badan  Kepegawaian Negara; 

k.  pelaksanaan pembinaan di bidang pedidikan dan pelatihan; 

l.  pelaksanaan perencanaan dan penyelenggaraan diklat struktural, diklat teknis dan fungsional;  

m.  pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan; dan    

 

n.  pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

 

PERBUP 81 TAHUN 2008 DAPAT DIDOWNLOAD DISINI 

 

 

Who's Online

We have 19 guests and no members online

Tuesday the 4th. (c) 2013 by Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kebumen