Jam Kerja PNS

User Rating:  / 21

JAM KERJA PNS

Dalam  Keputusan  Presiden  Nomor  68  Tahun  1995  telah  ditentukan  jam  kerja instansi pemerintah adalah 37 jam 30 menit per minggu, baik untuk 5 (lima) hari kerja  maupun  6  (enam)  hari  kerja  sesuai  yang  ditetapkan  Kepala  Daerah  masing-masing.

 

1.  Penghitungan Jam Kerja Efektif

a.  Untuk 5 Hari Kerja

  Jam Kerja PNS Per Minggu = 37,5 Jam (37 Jam 30 Menit)

  Jam Kerja PNS Per Hari = 37,5 Jam : 5 = 7,5 Jam (7 Jam 30 Menit)

  Jam Kerja Efektif Per Hari  = 75% x  7,5 Jam = 5 Jam  37 Menit = 337

 

b.  Untuk 6 Hari Kerja

  Jam Kerja PNS Per Minggu = 37,5 Jam (37 Jam 30 Menit)

  Jam Kerja PNS Per Hari = 37,5 Jam : 6 = 6,25 Jam (6Jam 15 Menit)

  Jam Kerja Efektif Per Hari = 75% x 6,25 Jam = 4 Jam40 Menit = 280

 

2.  Waktu kerja PNS

a.  Untuk 5 Hari Kerja

  Senin s.d. Kamis = Pukul 07.00 s.d. 15.30 WIB

  Jumat = Pukul 07.00 s.d 11.00 WIB

 

b.  Untuk 6 Hari Kerja

  Senin s.d. Kamis = Pukul 07.00 s.d. 14.00 WIB

  Jumat = Pukul 07.00 s.d 11.00 WIB

 Sabtu = Pukul 07.00 s.d 12.30 WIB

 

3.  Penghitungan Hari Kerja Efektif

a.  Untuk 5 Hari Kerja

  Jumlah Hari Per Tahun      365 Hari

  Libur Sabtu-Minggu    104  Hari

  Libur Resmi     14  Hari

  Cuti      12  Hari +

  Jumlah Libur dan Cuti   130  Hari

  Hari Kerja Efektif       235 Hari

b.  Untuk 6 Hari Kerja

  Jumlah Hari Per Tahun      365 Hari

  Libur Minggu     104  Hari

  Libur Resmi     14  Hari

  Cuti      12  Hari +

  Jumlah Libur dan Cuti   78  Hari

  Hari Kerja Efektif       287 Hari

 

  

Sasaran Kerja Pegawai

User Rating:  / 1

A.   DASAR

1.    Undang-undang No.43 Tahun 1999 tentang Pokok Pokok Kepegawaian;

2.    Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; 

3.    Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

4.    Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;

5.    Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013 Ketentuan  Pelaksanaan Peraturan  Pemerintah  Nomor  46 Tahun 2011 Tentang  Penilaian Prestasi Kerja  Pegawai  Negeri  Sipil.

B.   KEBIJAKAN

1.    Semua Pimpinan SKPD/Unit Kerja wajib mensosialisasikan PP Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan SKPD masing-masing;

2.    Semua PNS di lingkungan Pemkab Kebumen wajib membuat formulir Sasaran Kerja PNS (SKP) terhitung mulai tanggal 01 Januari 2014;

3.    Formulir  penyusunan  SKP  yang telah  diisi dan  disepakati  bersama  antara PNS  dengan  atasan  langsungnya  harus  ditandatangani  oleh  kedua belah  pihak sebagai  kontrak  kerja. Dalam  hal  SKP yang telah  disusun  oleh  PNS dan  tidak  disetujui  oleh Pejabat  Penilai,  maka keputusannya  diserahkan  kepada  Atasan  Pejabat Penilai  dan  bersifat  final;

4.    Setiap PNS bertanggungjawab dalam hal proses penandatanganan SKP-nya dengan cara membuat kesepakatan dengan Pejabat Penilai baik melalui Surat Permohonan Tertulis dan atau menghadap secara pribadi. SKP berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi SKPD (Tupoksi SKPD) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD). Apabila Pejabat Penilai adalah Sekda/Bupati maka PNS yang bersangkutan membuat kesepakatan baik melalui surat permohonan tertulis dan atau menghadap secara pribadi.

5.    Formulir SKP wajib dikirim ke BKD secara kolektif, dengan ketentuan:    

·    Untuk PNS pejabat struktural, dalam format file MS Excell/softcopy ditambah dengan berkas asli/hardcopy yang sudah dicap dan ditandatangani;

·         Untuk PNS pejabat fungsional umum dan pejabat fungsional tertentu, dalam format file MS Excell /softcopy ;

·         SKP dapat dikirim melalui CD/Flashdisk atau email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

·         SKP dikirim paling lambat tanggal 31 Januari 2014.

6.    Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam pasal 3 mewajibkan setiap PNS untuk mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan.  Adapun sanksinya adalah :

·         hukuman disiplin sedang dijatuhkan apabila  pencapaian  sasaran  kerja  pegawai pada  akhir  tahun hanya  mencapai  25%  sampai dengan 50%  (Pasal 9);

·         hukuman  disiplin  berat  dijatuhkan apabila  pencapaian  sasaran  kerja  pegawai  pada akhir  tahun  kurang  dari  25% (Pasal 10).

7.    Bupati dapat menjatuhkan sanksi disiplin kepada PNS yang tidak membuat SKP, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;

8.    File SKP dalam format MS Excell, file paparan materi SKP dapat didownload di website resmi BKD Kabupaten Kebumen yaitu: http://kepegawaian.kebumenkab.go.id/web/index.php/peraturan-kepegawaian/sekretariat-bkd;

 

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS

User Rating:  / 1

Hasil Penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS, dituangkan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan.

Dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan unsur-unsur yang dinilai adalah :

  • Kesetiaan
  • Prestasi Kerja
  • Tanggung Jawab
  • Ketaatan
  • Kejujuran
  • Kerjasama
  • Prakarsa
  • Kepemimpinan

Unsur kepemimpinan hanya dinilai bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a keata yang memangku suatu jabatan.

Nilai Pelaksanaan pekerjaan dinyatakan dengan sebutan dan angka sebagai berikut :

  • Amat baik ..................= 91 - 100
  • Baik.............................= 76 -   90
  • Cukup ........................= 61 -   75
  • Sedang ......................= 51 -   60
  • Kurang .......................= 50 Ke bawah


  1. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan adalah bersifat rahasia
  2. Pejabat penilai baru dapat melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan, apabila ia telah membawahi PNS yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 bulan
  3. Apabila PNS yang dinilai berkeberatan atas nilai dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan, maka ia dapat mengajukan keberatan disertai dengan alasan-alasannya, kepada atasan pejabat penilai melalui hierarki dalam jangka watu 14 hari sejak diterimanya daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan tersebut
  4. Daftar daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan bagi PNS yang sedang menjalankan tugas belajar, dibuat oleh pejabat penilai dengan menggunakan bahan-bahan yang diberikan oleh pimpinan perguruan tinggi, sekolah atau kursus yang bersangkutan.
  5. Khusus bagi PNS yang menjalankan tugas belajar diluar negeri, bahan-bahan penilaian pelaksanaan pekerjaan tersebut diberikan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara yang bersangkutan.
  6. Khusus PNS yang diangkat menjadi anggota DPR RI dan DPRD, bahan-bahan penilaian pelaksanaan pekerjaan tersebut diberikan oleh Ketua Fraksi yang bersangkutan.
  7. DP3 bagi PNS yang diperbantukan atau dipekerjakan pada perusahaan milik negara, organisasi profesi, badan swasta yang ditentukan, negara sahabat atau badan internasional dibuat oleh pejabat penilai dengan menggunakan bahan-bahan dari pimpinan perusahaan, organisasi, atau badan yang bersangkutan
  8. Khusus bagi PNS yang diperbantukan atau dipekerjakan pada negara sahabat atau badan internasional bahan-bahan penilaian pelaksanaan pekerjaan tersebut diberikan oleh Kepala Perwakilan RI di negara yang bersangkutan

 

Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil

User Rating:  / 14

Daftar urut kepangkatan adalah salah satu bahan obyektif untuk melaksanakan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja, oleh karena Daftar Urut Kepangkatan perlu dibuat dan dipelihara secara terus menerus.
Dalam DUK tidak boleh ada 2 (dua) nama Pegawai Negeri Sipil yang sama nomor urutnya, maka untuk menetapkan nomor urut yang tepat dalam satu DUK diadakan ukuran secara berturut-turut sebagai berikut :

1. Pangkat

PNS yang berpangkat lebih tinggi dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam DUK, Jika ada dua orang/lebih yang memiliki pangkat yang sama maka dari mereka yang lebih tua dalam pangkat tersebut dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi.

2. Jabatan

Apabila ada dua orang/lebih, PNS yang berpangkat sama dan diangkat dalam pangkat itu dalam waktu yang sama, maka dari mereka yang memangku jabatan yang lebih tinggi dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dan dilihat yang lebih dahulu diangkat dalam jabatan yang sama tingkatannya.

3. Masa Kerja

Apabila ada dua orang/lebih, PNS yang berpangkat sama dan diangkat dalam pangkat itu dalam waktu yang sama dan memangku jabatan yang sama, maka dari mereka yang memiliki masa kerja sebagai PNS yang lebih banyak dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi

4. Latihan Jabatan

Apabila ada dua orang/lebih, PNS yang berpangkat sama dan diangkat dalam pangkat itu dalam waktu yang sama dan memangku jabatan yang sama dan memiliki masa kerja yang sama, maka dari mereka yang pernah mengikuti latihan jabatan yang ditentukan, dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam DUK.

5. Pendidikan

Apabila ada dua orang/lebih, PNS yang berpangkat sama dan diangkat dalam pangkat itu dalam waktu yang sama dan memangku jabatan yang sama dan memiliki masa kerja yang sama, dan pernah mengikuti latihan jabatan yang ditentukan, maka dari mereka yang lulus dari pendidikan yang lebih tinggi dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam DUK.


Who's Online

We have 10 guests and no members online

Monday the 16th. (c) 2013 by Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kebumen