Home

Netralitas Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan BUMD, serta Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Pilkada

Print
User Rating:  / 2
PoorBest 
Published Date

Netralitas Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan BUMD, serta Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Pilkada

 

SURAT EDARAN

Dalam rangka menyamakan persepsi dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan netralitas Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan BUMD, serta Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kebumen Tahun 2015, bersama ini kami sampaikan beberapa hal, sebagai berikut :

 A.   DASAR

 

  1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
  4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012 tentang Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilhan Umum Nomor 19 Tahun 2013.

 

 

 B.   KETENTUAN NORMATIF

I.      Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 :

 

  1. Pasal 70 ayat (1) disebutkan bahwa Pelaksana kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:
    1. pejabat  badan  usaha  milik  negara/badan  usaha milik daerah;
    2. aparatur  sipil  Negara,  anggota  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia,  dan  anggota Tentara  Nasional Indonesia; dan
    3. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.
  2. Pasal 71 ayat (1) disebutkan bahwa Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye;
  3. Pasal 188 disebutkan bahwa Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus  ribu rupiah) atau  paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

 

II.   Ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

 

  1. Pasal 29 huruf j disebutkan bahwa Kepala Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
  2. Pasal 30
    1. ayat (1) disebutkan bahwa Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
    2. ayat (2) disebutkan  bahwa dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;
  3. Pasal 40 ayat  (2) huruf d disebutkan bahwa Kepala Desa diberhentikan karena melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
  4. Pasal 51 huruf j disebutkan bahwa Perangkat Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
  5. Pasal 52
    1. ayat (1) disebutkan bahwa Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
    2. ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;
  6. Pasal 53 ayat (2) huruf d disebutkan bahwa Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

 

 C.   KEBIJAKAN

  1. Masing-masing Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Kepala Desa wajib :
    1. Selalu menjaga iklim kondusif dan memberikan kesempatan kepada para karyawan/karyawati BUMD dan perangkat desauntuk melaksanakan hak pilihnya secara bebas dengan tetap menjaga netralitas, serta tidak menghalang-halangi atau melakukan mobilisasi karyawan/karyawati BUMD dan perangkat desadi lingkungannya;
    2. Melakukan pengawasan terhadap karyawan/karyawati BUMD dan perangkat desa  sebelum,  selama  dan  sesudah  masa kampanye  pemilihan  Kepala  Daerah/Wakil  Kepala  Daerah,  agar  tetap  mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan kedinasan yang berlaku;
    3. Mengambil tindakan dengan melaporkan dan mengkoordinasikan kepada  lembaga Pengawas Pemilu secara berjenjang sesuai kewenangannya serta memproses penjatuhan sanksi hukuman disiplin atau tindakan administratif,  apabila mengetahui adanya karyawan/karyawati BUMD dan perangkat desa yang melakukan pelanggaran.
  2. Semua Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan BUMD, serta Kepala Desa dan Perangkat Desaagar tetap menjaga kebersamaan dan jiwa korps dalam menyikapi  situasi politik dan tidak terpengaruh untuk  melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan pada salah satu pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  3. Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan BUMD, serta Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditunjuk sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara  (KPPS), harus mendapatkan izin tertulis dari pimpinan atasan langsung (contoh format terlampir).
  4. Camat agar mensosialisasikan netralitas dalam pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungannya masing-masing.

 

 

 Edaran Unduh Disini