Home

SURAT EDARAN NETRALITAS PNS

Print
User Rating:  / 5
PoorBest 
Published Date

SURAT EDARAN

 

Dalam rangka pembinaan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) khususnya untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Kebumen, menegaskan kernbali kepada para PNS di lingkungan masing­masing untuk mentaati beberapa ketentuan sebagai berikut :

 

A. DASAR :

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2005 tentang PNS Yang Menjadi Calon Kepala Daerah/Calon Wakil Kepala Daerah.

 

B. KETENTUAN NORMATIF

  1. Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon (Pasal 123 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 7 huruf s UU No. 1 Tahun 2015);
  2. PNS dilarang :

 a.  Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotocopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk, dan

 b.      Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara :

 1)    Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

2)    Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;

3)    Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;

c.      Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keterpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. (Pasal 4 angka 15 PP No 53 tahun 2010).

   3.Sanksi :

a.      Hukuman disiplintingkat sedang bagi pelanggaran larangan

1)  Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotocopi kartu Tanda Penduduk;

2)  Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. (Pasal 12 angka 8 dan angka 9 PP Nomor 53 Tahun 2010)

b.   Hukuman disiplin tingkat berat bagi pelanggaran larangan memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye (Pasal 13 angka 13 PP Nomor 53 Tahun 2010)

C. KEBIJAKAN :

  • Masing-masing pimpinan wajib :
  • Selalu menjaga iklim kondusif dan memberikan kesempatan kepada para PNS untuk melaksanalcan hak pilihnya secara bebas dengan tetap menjaga netralitas, serta tidak menghalang-halangi atau melakukan mobilisasi PNS di lingkungannya;
  • Melakukan pengawasan terhadap bawahannya sebelum, selama dan sesudah masa kampanye pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, agar tetap mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan kedinasan yang berlaku;
  • Mengambil tindakan dengan melaporkan dan mengkoordinasikan kepada lembaga Pengawas Pemilu secara berjenjang sesuai kewenangannya serta memproses penjatuhan sanksi hukuman disiplin atau tindakan administratif, apabila mengetahui adanya PNS yang melakukan pelanggaran.
  • Semua PNS agar tetap menjaga kebersamaan dan jiwa korps dalam menyikapi situasi politik dan tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan pada salah satu pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
  • PNS yang ditunjuk sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), wajib mendapatkan izin tertulis dari pimpinan instansi atau atasan langsung yang bersangkutan serendah-rendahnya eselon III (contoh format terlampir).

 UNDUH SURAT EDARAN NETRALITAS PNS DISINI

Who's Online

We have 3 guests and no members online

Saturday the 21st. (c) 2013 by Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kebumen
QualityJoomlaTemplates.com