BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

Kabupaten Kebumen

Surat Edaran Cuti Alasan Penting Untuk Menjalankan Ibadah Haji

Dalam rangka pelaksanaan cuti alasan penting untuk menjalankan ibadah haji bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Bahwa Permendagri Nomor 41 Tahun 2015 Pasal 2 dan 7, mengatur izin ke luar negeri untuk melaksanakan ibadah haji menggunakan cuti alasan penting dan diberikan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender, yaitu sejak hari kelima sebelum keberangkatan (H-5) sampai dengan hari kelima setelah kepulangan (H+5).
  2. Pengajuan cuti haji dapat dilakukan dengan cara mengirim berkas/surat, dengan kelengkapan :
  3. Surat pengantar dari Kepala SKPD kepada Yth. Bupati Kebumen Cq. Kepala BKD Kabupaten Kebumen
  4. Surat permintaan cuti karena alasan penting seperti Lampiran XII SE Kepala BAKN Nomor 01/SE/21977, tanggal 25 Februari 1977
  5. Foto kopi SK kenaikan pangkat terakhir
  6. Foto kopi surat keterangan yang memuat nama peserta ibadah haji, kloter pemberangkatan, dan kabupaten/kota pemberangkatan
  7. Foto kopi setoran lunas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)
  8. Foto kopi jadwal keberangkatan/kloter.
  9. Pengajuan cuti haji dapat juga dilakukan secara online, dengan ketentuan :
  10. Sekretaris / Kepala Tata Usaha / Kasubbag Umum Kepegawaian mengisi data pada website http://simpeg.kebumenkab.go.id (menu proses; cuti pegawai)
  11. Berkas pendukung sama seperti pengajuan cuti haji biasa
  12. Berkas pendukung difoto atau discan, kemudian dikirim lewat email ke alamat bkd_kab_kebumen@yahoo.com (judul/caption email : cuti).
  13. Apabila di SKPD Saudara terdapat Pejabat Struktural atau Kepala Sekolah yang melakukan ibadah haji, dimohon agar Saudara segera mengusulkan Pejabat Pelaksana Harian (PLH).

Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 

Unduh Surat Edaran Cuti Alasan Penting Untuk Menjalankan  Ibadah Haji

Serahkan SK Penegrian, Ini Pesan Bupati untuk Para PNS Kebumen

KEBUMEN (kebumenekspres.com)- Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Kebumen diminta bekerja sepenuh hati. Hal itu ditegaskan oleh Bupati Kebumen HM Yahya Fuad, saat menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan PNS dan pengambilan sumpah PNS di Pendopo Bupati, Rabu (1/6/2016).

Sebagai PNS, kata Yahya Fuad, bekerja tidak hanya karena ukuran gaji yang diterimanya. Tetapi, bekerjalah dengan sepenuh hati, hati-hati dan jangann sesuka hati. “PNS memiliki tanggungjawab besar dalam mengemban amanah. Dalam bekerja harus diniati ibadah. Kita manfaatkan kekuasaan yang kita miliki ini untuk kesejahteraan masyarakat,” tegasnya, dihadapan para PNS baru.

Kepala para PNS baru, bupati berpesan, agar tidak mengkhianati amanat yang dipikulnya. “Dengan diambil sumpah berarti telah mengikatkan diri kepada negara, demi kesejahtetaan rakyat. Jangan khianati amanat ini,” tandasnya.

Sementara itu, sebanyak 195 orang menerima surat pengangkatan sebagai PNS. Jumlah tersebut berkurang dua orang karena dinyatakan tidak memenuhi syarat. “Seharusnya sebanyak 197 menerima SK pengangkatan, namun dua orang belum memenuhi syarat karena belum mengikuti diklat prajabatan,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kebumen, Supriyandono, usai acara penyerahan SK.

Supriyandono menjelaskan, terdapat 196 orang menerima SK pengangkatan sebagai PNS. Yaitu 163 orang PNS dari formasi honorer kategori II. Meliputi, 115 formasi guru, 24 formasi tenaga kesehatan dan 24 teknis administrasi lainnya.

Selanjutnya, 30 PNS dari pelamar umum formasi tahun anggaran 2014, dengan rincian 22 tenaga kesehatan dan 8 administrasi lainnya. Serta dua PNS dari formasi khusus tenaga dokter spesialis tahun formasi 2014 dan satu PNS dari honorer Kategori I.

PNS termuda yang baru dilantik atas nama Bhella Anatheiasandriyani, perekam medis RSUD Kebumen yang masih berusia 22 tahun. Sedangkan PNS tertua, Sudi Purwanto, tenaga teknis di Kelurahan Karanganyar, yang telah menginjak usia 55 tahun 8 bulan.(ori)

http://www.kebumenekspres.com/2016/06/serahkan-sk-ini-pesan-bupati-untuk-para.html

Jika Terbukti Terlambat dan Bolos, PNS Kebumen Siap Diberi Sanksi

KEBUMEN (KRjogja.com) – Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kebumen yang terlambat masuk kerja ataupun membolos akan mendapatkan sanksi berupa pemotongan tunjangan penghasilan pegawai (TPP). Namun penerapan aturan tersebut baru akan dimulai tahun 2017 mendatang, setelah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kebumen selesai menyiapkan perangkat keras pendukungnya dengan dana APBD Perubahan 2016 Kebumen.

” Untuk menerapkan rencana itu kami harus melakukan pengadaan sarana penunjangnya berupa ‘finger print’ terlebih dahulu dengan dana APBD Perubahan 2016 Kebumen di bulan September 2016 mendatang,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kebumen, Suprihandono SH, di Pendopo Rumah Dinas Bupati Kebumen, Kamis (14/07/2016).

Menurut Supriyandono, finger print atau perangkat elektronik pemantau sidik jari pegawai tersebut harus disediakan untuk mendapatkan bukti akurat tentang waktu kedatangan pegawai di kantornya.

Agar peralatan tersebut benar-benar siap pakai di tahun 2017 mendatang, proses pengadaan sampai pemasangan dan pengoperasiannya akan dilakukan secara matang terlebih dahulu agar tak terjadi kekeliruan di dalam pencatatan datanya.

Dijelaskan, finger print yang akan dipasang di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kebumen akan dihubungkan secara digital dengan kantor BKD Kebumen. Dengan demikian, setiap pegawai yang menyentuhkan ibu jarinya di perangkat tersebut akan langsung tercatat di layar monitor BKD Kebumen tentang data kedatangannya di kantor. (Dwi)

http://krjogja.com/web/news/read/2708/Jika_Terbukti_Terlambat_dan_Bolos_PNS_Kebumen_Siap_Diberi_Sanksi

Indisipliner, Tujuh PNS Kena Hukuman

KEBUMEN – Sebanyak tujuh pegawai negeri sipil (PNS) dikenai hukuman karena melakukan pelanggaran disiplin. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kebumen pun terus menekan pelanggaran disiplin pada 2015 dan hingga April ini nihil.

‘’PNS yang melakukan pelanggaran pada 2015 sudah diproses serta diberi hukuman,’’ kata Kepala BKD Kabupaten Kebumen Supriyandono. Hukuman itu berupa penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun dua orang, penurunan pangkat selama tiga tahun untuk tiga orang, dan pembebasan jabatan sebanyak dua orang.

Adapun jumlah PNS di lingkungan Pemkab Kebumen per 31 Maret ada 13.751 orang, sehingga pelanggaran disiplin pada 2015 itu hanya nol koma sekian persen saja. Pihaknya selalu mendorong aparat sipil negara meningkatkan profesionalismenya melalui Diklat struktural dan fungsional.

Lebih lanjut, PNS memiliki hak dan kewajiban sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Di mana kewajiban pimpinan baik eselon terendah sampai eselon tertinggi wajib melakukan pengawasan melekat (waskat).

Pengawasan tersebut efektif karena dilakukan langsung oleh atasan dengan bawahan. Diharapkan, waskat berjalan baik setiap harinya. Ketika PNS melakukan kesalahan, maka penanganannya berada di Inspektorat.

‘’Misalnya tidak masuk lebih 46 hari berturut dengan akumulasi selama satu tahun bisa diberhentikan tidak dengan hormat. Kendati demikian ada tahapannya. Dari enam hari berturut-turut tidak masuk ditegur terlebih dahulu,’’ kata Supriyandono.

Atasan Langsung

Mekanisme pemeriksaannya dari atasan langsung. Untuk eselon tiga diperiksa oleh eselon dua. Hingga pada tahap menghukum, kata dia, dibentuk tim adhok yang beranggotakan Inspektorat, Bagian Hukum, atasan langsung dan BKD.

Dari laporan hasil pemeriksaan itu lantas disidang oleh tim sengketa kepegawaian yang dipimpin Sekda. Kemudian diajukan untuk diputuskan. Ia mengimbau pegawai melaksanakan tugas di mana pun berada dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. ‘’Insya Allah keberhasilan menyertai dan bermanfaat bagi masyarakat,’’ tandasnya.

Dijelaskannya, PNS telah diberi berbagai kemudahan. Bahkan saat pensiun mendapatkan kemudahan berupa pelayanan proaktif. Dengan adanya pelayanan tersebut, PNS yang pensiun tidak perlu mengurus Taspen ke Purwokerto. Pasalnya BKD telah bekerjasama dengan PT Taspen dan DPPKAD.

Di mana tanggal 17 sebelum terhitung mulai tanggal sudah terima SK pensiun, termasuk bukti klaim Taspen di bank yang dituju dapat diambil di BKD. Sementara itu, menyusul adanya program antirokok dari bupati Yahya Fuad-Yazid Mahfudz, sebelumnya sudah ada surat edaran yang sifatnya hanya imbauan.

Supriyandono yang sudah berhenti merokok sejak 28 September 1993 itu lantas memberi trik agar terlepas dari kebiasan kurang baik tersebut. ‘’Yang penting niat dulu. Kemudian katakan tidak untuk merokok,’’ jelasnya sembari menambahkan, anjuran tersebut disampaikan saat apel dan rapatrapat dinas. (K5-42)

 

sumber : suaramerdeka.com

http://kebumenkab.go.id/index.php/public/news/detail/4183

Buku Profil Kepegawaian Tahun 2017

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Buku profil Badan kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten  Kebumen Tahun 2017 dapat diterbikan .

  Buku profil kepegawaian merupakan bentuk pelaporan yang disusun dalam rangka memberikan informasi sekaligus publikasi tentang kepegawaian dalam rangka membantu percepatan program  Reformasi Birokrasi.

  Buku profil ini berisi rekaman jejak Pegawai Negeri sipil pemerintah kabuten Kebumen pada awal tahun 2017 yang disajikan dalam bentuk tabel dan dilengkapi dengan diagram atau grafik yang merupakan salah satu manifestasi dari beberapa tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Kebumen

  Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik pengambil kebijakan, instansi Pusat dan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, dan pihak lain yang membutuhkan.

 

Berikut kami sampaikan link terkait

  1. Buku profil kepegawaian tahun 2017 dapat didownload disini
  2. Buku profil kepegawaian tahun 2016 dapat didownload disini
  3. Buku profil kepegawaian tahun 2015 dapat didownload disini
  4. Buku profil kepegawaian tahun 2014 dapat didownload disini

Kebijakan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepegawaian dan tertib administrasi kepegawaian, Pemkab Kebumen menerbitkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kab. Kebumen Nomor 863/251, tanggal 26 Januari 2016, tentang Administrasi Kepegawaian. SE tersebut mengatur beberapa hal, diantaranya sebagai berikut :

  1. PNS yang hendak menggunakan hak cutinya wajib mengajukan permintaan secara tertulis kepada pekabat yang berwenang memberikan cuti melalui hierarki, kecuali cuti sakit, paling lambat dua minggu sebelum pelaksanaan cuti.
  2. Para Pimpinan SKPD/Unit Kerja setiap bulan wajib mengirim laporan mekanisme, daftar hadir karyawan dan tembusan SK Cuti PNS di Unit Kerjanya kepada Kepala BKD Kebumen paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.

Adapun berkas dapat didownload di link berikut:  SE administrasi kepegawaian

Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah TH 2016

Berdasar Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, disampaikan bahwa PNS yang memperoleh ijazah lebih tinggi dapat disesuaikan pangkatnya sesuai ketentuan yang berlaku setelah memenuhi persyaratan antara lain diangkat dalam jabatan yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh dan lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian ijazah.

Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  akan menyelenggarakan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (UKPPI) dan memfasilitasi penyelenggaraan UKPPI bagi PNS Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada tanggal 24 Februari 2016 bertempat di Semarang, untuk Surat Edaran Kepala BKD Kab Kebumen dapat di download di link ini ujian kppi