BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

Kabupaten Kebumen

Implementasi Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil secara Elektronik (e-PUPNS) Tahun 2015

Logo 001 F2 trans

 Dokumen data tentang pupns 2015 yang dapat diunduh adalah sebagai berikut  :

1. Surat Edaran e-PUPNS 2015  bahan 1 

2. buku petunjuk epupns admin   bahan 2 

3. buku petunjuk epupns user bahan 3 

4. checklist pemberkasan PUPNS 2015  bahan 4 

5. SOSIALISASI  DAN PELATIHAN ePUPNS 2015  bahan 5 

VIDEO TUTORIAL PUPNS 2015 dapat dilihat https://www.youtube.com/playlist?list=PLBbsOt2a4rpUSAgMU_5I-09WMCBRBsCEu

Berikut ini kami sampaikan Surat Edaran Bupati Kebumen Nomor 863/175/2015, tanggal 12 Agustus 2015, perihal  Implementasi Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil secara Elektronik (e-PUPNS) Tahun 2015. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ditegaskan antara lain untuk menjamin keterpaduan dan akurasi data dalam sistem informasi ASN, setiap instansi pemerintah wajib memutakhirkan data secara berkala dan menyampaikannya kepada BKN.

 Sebagai tindaklanjut dari amanat Undang-Undang ASN tersebut dan untuk memperoleh data seluruh PNS yang akurat, terpercaya dan terintegrasi untuk mendukung pengelolaan manajemen ASN, maka telah ditetapkan Peraturan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendataan Ulang PNS secara elektronik (e-PUPNS Tahun 2015).

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Pelaksanaan e-PUPNS akan dimulai tanggal 1 September 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.
  2. Kepala SKPD agar menugaskan seorang pengelola kepegawaian SKPD menjadi administrator e-PUPNS SKPD. Surat tugas agar dapat dikirim ke alamat email bkd_kab_kebumen@yahoo.com paling lambat tanggal 21 Agustus 2015.
  3. Setiap PNS wajib melaksanakan e-PUPNS dengan cara mendaftar dan mengisi formulir e-PUPNS secara online melalui alamat: https://epupns.bkn.go.id/. Keberhasilan dan kebenaran pengisian data e-PUPNS adalah tanggungjawab mutlak PNS yang bersangkutan..
  4. Setiap PNS wajib melaksanakan pemberkasan file kepegawaian yang akan digunakan untuk validasi dan verifikasi data e-PUPNS paling lambat 30 September 2015.
  5. BKD akan melakukan bimbingan teknis pengelolaan database kepegawaian dan e-PUPNS pada akhir bulan Agustus 2015.
  6. BKD akan melakukan validasi dan verifikasi data yang dientry e-PUPNS dengan berkas fisik kepegawaian yang dikumpulkan sampai dengan 31 Desember 2015.
  7. BKD membuat Pusat Bantuan (help desk) untuk mendukung kegiatan e-PUPNS, membantu pendaftaran dan proses pengisian e-PUPNS apabila mengalami kesulitan. Adapun mekanisme pelaksanaan e-PUPNS dan teknis pemberkasan file kepegawaian sebagaimana terlampir I dan II, agar dapat dipedomani. Buku petunjuk pengguna dapat diunduh di http://www.kepegawaian.kebumenkab.go.id  
  8. Sanksi apabila PNS tidak melaksanakan pemutakhiran data melalui e-PUPNS pada periode yang telah ditentukan adalah data PNS tersebut  akan dikeluarkan dari database  kepegawaian  nasional dan pelayanan mutasi kepegawaian  yang bersangkutan tidak akan diproses.

 Demikian untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan dengan penuh rasa  tanggung jawab.

 

Adapun acara Sosialisasi dan Peluncuran  Pendataan Ulang PNS secara elektronik (e-PUPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 bagi  Kepala Dinas/Badan/Kantor; Sekretaris DPRD/KPUD; Direktur RSUD; Camat; Kepala Bagian di lingkungan Sekda; Kepala UPTD Dikpora Unit Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen akan dilaksanakan pada :

Hari,tanggal

:

Selasa, tanggal 1 September 2015

Waktu

:

Pukul 08.00 WIB s.d. selesai

Tempat

:

Ruang Rapat Jatijajar Kompleks Pendopo Rumah Dinas Bupati Kebumen

Materi

:

1.   Peluncuran Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil secara elektronik (e-PUPNS)

2.   Kebijakan pemerintah tentang e-PUPNS

3.   Teknis pelaksanaan e-PUPNS

4.   Simulasi pendaftaran dan pengisian e-PUPNS

Keterangan

:

· Acara akan dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen

·  Peserta dapat mendownload materi sosialisasi terlebih dahulu di www.kepegawaian.kebumenkab.go.id

 

 Ratih Tv Kebumen – Bertempat di ruang Jatijajar Pendopo Rumah Dinas Bupati selasa pagi digelar sosialisasi Pendataan Ulang PNS Elektronik atau e-PUPNS. Dibuka oleh asisten 3 Sekda Kebumen Drs. Dyah Palupi. M.Si mewakili Sekda Kebumen. Kegiatan ini dihadiri lebih dari 90 peserta yang terdiri dari Kadin, Ka Kantor, Kabag,  Direktur RSUD hingga Camat se-Kabupaten Kebumen.

Dalam kegiatan yang berlangsung selama 1 hari ini sekaligus merupakan peluncuran E-PUPNS dan dilanjutkan dengan sosialisasi terkait dengan kebijakan  teknis dan diakhiri dengan simulasi E-PUPNS. E-PUPNS ini sudah ke 3 kalinya  digelar, yaitu pada 1977, 2003, dan pada tahun 2015.

Dalam sambuatanya Sekda yang dibacakan oleh asisten 3 Sekda Kebumen Drs. Dyah Woro Palupi. M.Si menyampaikan mengingat pentingnya E-PUPNS bagi PNS terutama di Kabupaten Kebumen. Diharapkan para pegawai untuk segera meregistrasi ulang demi keakurasian data bagi PNS yang selama ini kurang diperhatikan. (dar-at-sf)

http://kebumenkab.go.id/index.php/public/news/detail/3739

 

SURAT EDARAN NETRALITAS PNS

SURAT EDARAN

 

Dalam rangka pembinaan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) khususnya untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Kebumen, menegaskan kernbali kepada para PNS di lingkungan masing­masing untuk mentaati beberapa ketentuan sebagai berikut :

 

A. DASAR :

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2005 tentang PNS Yang Menjadi Calon Kepala Daerah/Calon Wakil Kepala Daerah.

 


B. KETENTUAN NORMATIF

  1. Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon (Pasal 123 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 7 huruf s UU No. 1 Tahun 2015);
  2. PNS dilarang :

 a.  Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotocopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk, dan

 b.      Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara :

 1)    Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

2)    Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;

3)    Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;

c.      Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keterpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. (Pasal 4 angka 15 PP No 53 tahun 2010).

   3.Sanksi :

a.      Hukuman disiplintingkat sedang bagi pelanggaran larangan

1)  Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotocopi kartu Tanda Penduduk;

2)  Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. (Pasal 12 angka 8 dan angka 9 PP Nomor 53 Tahun 2010)

b.   Hukuman disiplin tingkat berat bagi pelanggaran larangan memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye (Pasal 13 angka 13 PP Nomor 53 Tahun 2010)

C. KEBIJAKAN :

  • Masing-masing pimpinan wajib :
  • Selalu menjaga iklim kondusif dan memberikan kesempatan kepada para PNS untuk melaksanalcan hak pilihnya secara bebas dengan tetap menjaga netralitas, serta tidak menghalang-halangi atau melakukan mobilisasi PNS di lingkungannya;
  • Melakukan pengawasan terhadap bawahannya sebelum, selama dan sesudah masa kampanye pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, agar tetap mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan kedinasan yang berlaku;
  • Mengambil tindakan dengan melaporkan dan mengkoordinasikan kepada lembaga Pengawas Pemilu secara berjenjang sesuai kewenangannya serta memproses penjatuhan sanksi hukuman disiplin atau tindakan administratif, apabila mengetahui adanya PNS yang melakukan pelanggaran.
  • Semua PNS agar tetap menjaga kebersamaan dan jiwa korps dalam menyikapi situasi politik dan tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan pada salah satu pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
  • PNS yang ditunjuk sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), wajib mendapatkan izin tertulis dari pimpinan instansi atau atasan langsung yang bersangkutan serendah-rendahnya eselon III (contoh format terlampir).

 UNDUH SURAT EDARAN NETRALITAS PNS DISINI

Penegasan Libur/Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1436 H Tahun 2015.

 A.    Dasar 

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  3. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, Nomor 3 / SKB / MEN / 2014, Nomor 02 / SKB / MENPAN / V / 2014 tanggal 7 Mei 2014 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2015;
  4. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 850/012218/2014, tanggal 09 Desember 2014, Perihal Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2015;
  5. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah, Nomor 850/012218/2014, tanggal 31 Desember 2014, Perihal Ralat Surat Edaran Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2015;
  6. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 850/010027/2015, tanggal 08 Juli 2015, Perihal Penegasan Libur/Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1436 H Tahun 2015;
  7. Surat Edaran Bupati Kebumen Nomor 863/222/2014 tanggal 19 Desember 2014 Perihal Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2015;
  8. Surat Edaran Bupati Kebumen Nomor 863/016/2015 tanggal 13 Januari 2015 Perihal Ralat Surat Edaran Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2015;

 B.    Kebijakan

  1. Pengaturan hari libur nasional dan cuti bersama Tahun 2015 diharapkan dapat meningkatkan etos kerja dan produktivitas kerja pegawai pada hari kerja efektif;
  2. Pelaksanaan cuti bersama berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.

 C.   Pelaksanaan

 Menunjuk Surat Edaran Bupati Kebumen Nomor 863/016/2015 tanggal 13 Januari 2015 Perihal Ralat Surat Edaran Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2015, diminta perhatiannya terhadap hal-hal sebagai berikut:

  1. Pelaksanaan Hari Libur Nasional pada Hari Raya Idhul Fitri 1 Syawal 1436 H ditetapkan pada tanggal 17 Juli 2015 dan 18 Juli, sedangkan pelaksanaan Cuti Bersama dilaksanakan pada tanggal 16, 20 dan 21 juli 2015 sesuai ketentuan yang berlaku;
  2. Para Pimpinan Instansi diminta untuk meningkatkan kewaspadaan dan tanggung jawab terhadap pengamanan dokumen, pengamanan asset milik intansi pemerintah dan keamanan lingkungan kantor masing-masing. Sebagai langkah antisipasi dan upaya pencegahan hal-hal yang tidak diinginkan perlu membentuk satuan tugas bersama intansi terkait yang melaksanakan komunikasi dan koordinasi pengamanan selama berlangsungnya Libur/Cuti Bersama;
  3. Bagi intansi yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas, agar mengatur penugasan karyawan/karyawati/petugas yang bekerja pada hari libur nasional dan pelaksanaan Cuti Bersama sehingga pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung secara optimal;
  4. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan internal di masing-masing intansi, perlu dilakukan :

 a.Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan kehadiran PNS pada tanggall 15 Juli 2015 dan 22 Juli 2015;

 b.Pengawasan terhadap penggunaan kendaraan dinas selama Cuti Bersama berlangsung;

 c.Penunjukan petugas  piket dari masing-masing instansi secara bergiliran /shift, dengan tugas :

  1. Memantau, mengendalikan dan melaporkan setiap perkembangan yang terjadi, pada situasi tertentu ;
  2. Menjaga, memelihara dan mengamankan asset-aset instansi dalam rangka kewaspadaan ;
  3. Menyelesaikan administrasi persuratan dan menyampaikan kepada pimpinan untuk kelancaran administrasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah;
  4. Melaksanakan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

 d.   Pimpinan Instansi agar memberikan dukungan kompensasi kepada petugas piket/shift demi menjaga kelancaran pelaksanaan Cuti Bersama.

 5.   Setelah selesai melaksanakan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1436 H, pada tanggal 22 Juli 2015 seluruh PNS secara serentak melaksanakan tugas kembali dilingkungan kerja masing-masin. Bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas, hendaknya diambil langkah-langkah penegakan disiplin serta memberikan sanksi yang tegas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

 Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Unduh edaran disini

 

Rapat Koordinasi Pembinaan Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2015

Rapat Koordinasi Pembinaan Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2015, diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2015, di Aula BKD Kabupaten Kebumen Lantai 2.

Adapun materi yang disampaikan adalah :

1. manajemen umum kepegawaian  MATERI 1 

2. jabatan fungsional perawat gigi dan perawat  MATERI 2 

3. kenaikan jabatan dan teknis PAK  MATERI 3 

PEMERINTAH KAB. KEBUMEN MENDAPATKAN BKN AWARD TAHUN 2014

001

Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui BKD Kab. Kebumen mendapatkan Piagam BKN Award sebagai “Instansi Pengelola Manajemen Kepegawaian Terbaik“ dari  Kantor Regional I BKN Yogyakarta. Penghargaan tersebut diberikan dalam rangka perayaan HUT Badan Kepegawaian Negara (BKN) ke 67 yang diselenggarakan di Gedung Auditorium Kantor Regional I BKN Yogyakarta, tanggal 1 Juni 2015. Penghargaan dari Kantor Regional I BKN Yogyakarta ini didasarkan atas prestasinya dalam pengelolalaan manajemen PNS di Kab. Kebumen tahun 2014. Penilaian prestasi ini meliputi 4 aspek yaitu : Pengelolaan Data Kepegawaian, Pengelolaan Data Mutasi Kepegawaian, Pengelolaan Pensiun Pegawai, Pelaporan Pelaksanaan Pembinaan PNS.
Menyikapi penerimaan penghargaan tersebut, Kepala BKD Kab. Kebumen, Supriyandono, SH menyampaikan terima kasih kepada jajaran stafnya dan kepada seluruh pimpinan SKPD dilingkungan Pemkab Kebumen atas kinerja dan kerjasamanya dalam pengelolaan kepegawaian. Selanjutnya dengan penghargaan ini diharapkan dapat memotivasi untuk semakin meningkatkan pengelolaan manajemen kepegawaian Pemerintah Kab. Kebumen, dalam rangka mewujudkan pelayanan prima. (BKB.8/6)

Evaluasi Sasaran Kerja PNS Tahun 2015

SURAT   EDARAN

 

Menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Kebumen Nomor 863/080/2015, tanggal 15 Januari 2015, tentang Pembuatan Sasaran Kerja PNS (SKP) tahun 2015 dan hasil kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan kepegawaian, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

 


 

1.    Rekapitulasi PNS yang telah membuat SKP melalui aplikasi SIMPEG berbasis web adalah sebagai berikut :

NO

HAL

TARGET

REALISASI

KETERANGAN

1.

PNS yang sudah mengisi SKP

14190 PNS

12142 PNS

85,57%

2.

SKPD yang sudah mengisi SKP dengan tuntas (100%)

221 SKPD

100 SKPD

 

3.

SKPD yang belum mengisi SKP sama sekali (0%)

0 SKPD

22 SKPD

Daftar terlampir

2.    Pimpinan SKPD dimohon agar :

a)    menginventarisir PNS bawahannya yang belum membuat SKP

b)    menginventarisir PNS bawahannya yang mengalami mutasi kepegawaian baik secara  horizontal,  vertikal (promosi/demosi),  maupun  diagonal  (antar  jabatan  struktural,  jabatan fungsional,  dari struktural  ke  fungsional  atau  sebaliknya).

c)    melakukan evaluasi realisasi target dan kinerja SKP bawahannya selama semester pertama tahun 2015. Apabila target kinerja PNS belum tercapai 50% maka PNS tersebut dapat dibina/diingatkan.

d)    memerintahkan PNS bawahannya yang belum membuat SKP dan/atau mengalami mutasi kepegawaian untuk mengentri/mengedit SKP melalui internet dengan alamat http://simpeg.kebumenkab.go.id paling lambat tanggal 30 Juni 2015.

3.    Bupati dapat menjatuhkan sanksi disiplin kepada PNS yang tidak mencapai sasaran kerja, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

4.    Fitur SKP dalam SIMPEG akan dibuka kembali mulai tanggal 01 Mei 2015 s.d. 30 Juni 2015 dalam rangka pengentrian dan pengeditan SKP oleh setiap PNS, dan akan segera ditutup.

5.    Daftar SKPD yang belum mengisi SKP online tahun 2015 lengkap dapat didownload pada http://simpeg.kebumenkab.go.id.

6.    Hal-hal yang belum jelas tentang SKP dan SIMPEG dapat ditanyakan dengan Sdr. Imam Makhfadi, S,Kom (Kebumen Timur, nomer HP 087837848365) dan Sdr Siti Rokhanah, A.Md (Kebumen Barat, HP. 085729198183).

 

Edaran Lengkap dapat di unduh disini

PENYELENGGARAAN UJIAN DINAS TAHUN 2015

Berdasarkan Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, bahwa untuk kenaikan pangkat PNS yang mengakibatkan pindah golongan dari golongan II menjadi golongan III dan golongan III menjadi golongan IV, dipersyaratkan telah mengikuti dan lulus Ujian Dinas yang ditentukan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menyelenggarakan Ujian Dinas bagi PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan memfasilitasi Ujian Dinas bagi PNS Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2015 bertempat di GOR Jatidiri Semarang.

 


PERSYARATAN PESERTA

  1. Ujian Dinas Tingkat I :PNS yang memiliki pangkat Pengatur Tingkat I (II/d) sekurang- kurangnya 2 tahun pada 1 Oktober 2015, kecuali bagi yang telah memiliki ijasah D-IV/S-1 atau sudah mengikuti Diklatpim IV atau sederajatnya.
  2. Ujian Dinas Tingkat II: PNS yang memiliki pangkat Penata Tingkat I (III/d) dan menduduki Jabatan Eselon III, kecuali bagi yang telah memiliki ijasah S-2 atau sudah mengikuti Diklatpim III atau sederajatnya.

 

PENDAFTARAN PESERTA

Pendaftaran peserta dilaksanakan melalui BKD Kabupaten kebumen paling lambat tanggal 20 April 2015, dengan melampirkan 2 rangkap kelengkapan berkas sebagai berikut:

  1. Surat Pengusulan dari Pimpinan SKPD/Instansi;
  2. Biodata peserta ditempel pas foto;
  3. Pas Foto Hitam Putih ukuran 3×4 sebanyak 3 (tiga) lembar (pas foto terbaru maksimal 1 bulan terakhir, pakaian PDH Kheki dan ditempel pada lembar biodata);
  4. Foto copy SK Pangkat Terakhir dilegalisir Kepala SKPD/atas nama Kepala SKPD sebanyak 1 (satu) lembar;
  5. Foto copy SK Jabatan terakhir dilegalisir Kepala SKPD/atas nama Kepala SKPD sebanyak 1 (satu) lembar bagi peserta Ujian Dinas Tingkat II (khusus bagi pejabat eselon III);
  6. Karya Tulis bagi peserta Ujian Dinas Tingkat II (khusus bagi pejabat eselon III), dengan memilih salah satu tema :
    • Memperkuat Sistem Pelayanan Publik Secara Cepat, Murah, Transparan dan Terintegrasi;
    • Meningkatkan Fungsi dan Peran Seni Budaya Jawa.

1.066 PNS Naik Pangkat

KEBUMEN – Sebanyak 1.066 Pengawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Kebumen naik pangkat periode 1 April 2015. Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat diserahkan Bupati Kebumen Buyar Winarso di Pendopo Rumah Bupati Kebumen, Selasa (31/3).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kebumen Supriyandono, dalam laporannya SK itu diberikan kepada 70 PNS golongan I, 580 PNS golongan II, dan 397 PNS golongan III. Dari 1.100 usulan SK saat ini baru 1.066 yang sudah mendapatkan Nota Persetujuan Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta.

”Adapun sisanya sebanyak 34 masih dalam proses,” ujar Supriyandono di sela-sela a


cara. Bupati Kebumen Buyar Winarso menyampaikan, kenaikan pangkat hendaknya disikapi sebagai momentum perubahan diri menjadi PNS yang ideal.

Yakni PNS yang memiliki disiplin tinggi, memiliki kompetensi, loyalitas dan profesional. Buyar juga berpesan agar kenaikan pangkat bukan hak PNS, tetapi merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja, dedikasi, dan loyalitas PNS dalam pengabdiannya kepada Negara.

Untuk itu PNS didorong meningkatkan disiplin dan kinerja, serta menjaga citra baik PNS. Terkait pelayanan prima kepada masyarakat, imbuh Buyar, sudah semestinya dilakukan dengan penuh kesungguhan. (J19-32)

 

sumber : suaramerdeka.com

http://www.kebumenkab.go.id/index.php/public/news/detail/3329

Hasil Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah (UKPPI) Tahun 2015

Guna meningkatkan kemampuan aparatur dalam melayani masyarakat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada PNS untuk meningkatkan pendidikan melalui ijin belajar. Namun demikian PNS yang telah lulus harus memiliki kemampuan akademis yang unggul. PNS yang memiliki ijasah lebih tinggi, jenjang pangkatnya dapat disesuaikan dengan pendidikannya dan wajib mengikuti serta lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah (UKPPI).

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyelenggarakan UKPPI Tahun 2015 bagi PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan memfasilitasi PNS Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah/Instansi Lain pada tanggal 25 Februari 2015 bertempat di GOR Jatidiri Semarang secara tertib dan lancar. Peserta UKPPI sejumlah 1.740 orangyang tidak hadir 5 orang dan hadir 1.735 orang.

 

Dari hasil koreksi menggunakan scanner dan pengolahan nilai yang dilaksanakan secara obyektif, telah ditetapkan Hasil UKPPI dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 864/235/2015 tanggal 26 Maret 2015, dengan rekapitulasi hasil sebagai berikut :

 

UKPPI

PESERTA

HASIL

JUMLAH

TIDAK HADIR

HADIR

LULUS

TIDAK LULUS

Tingkat I

573

2

571

427

144

Tingkat II

47

1

46

41

5

Tingkat III

1.105

2

1.103 1.094

9

Tingkat IV

15

0

15

10

5

JUMLAH

1.740 5  1.735 1.572 163

Selanjutnya bagi peserta UKPPI yang :

a.Lulus :

  • Akan diterbitkan Surat Tanda Lulus dan akan didistribusikan ke BKD Kabupaten/Kota masing-masing;
  • Dapat diusulkan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah dengan memperhatikan fomasi yang tersedia.

     b.Tidak Lulus :

  • Diberikan kesempatan untuk mengikuti kembali UKPPI periode berikutnya dan mempersiapkan persyaratan dengan lebih menambah pengetahuan kompetensi dasar PNS.

Kelulusan Peserta Ujian dapat diunduh disini

(http://bkd.jatengprov.go.id/berita/beritabagianbidangbidang/bidangpp/24-beritakegiatansubiddiklatfor/364-hasil-ujian-kenaikan-pangkat-penyesuaian-ijasah-ukppi-tahun-2015)