BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

Kabupaten Kebumen

Indisipliner, Tujuh PNS Kena Hukuman

KEBUMEN – Sebanyak tujuh pegawai negeri sipil (PNS) dikenai hukuman karena melakukan pelanggaran disiplin. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kebumen pun terus menekan pelanggaran disiplin pada 2015 dan hingga April ini nihil.

‘’PNS yang melakukan pelanggaran pada 2015 sudah diproses serta diberi hukuman,’’ kata Kepala BKD Kabupaten Kebumen Supriyandono. Hukuman itu berupa penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun dua orang, penurunan pangkat selama tiga tahun untuk tiga orang, dan pembebasan jabatan sebanyak dua orang.

Adapun jumlah PNS di lingkungan Pemkab Kebumen per 31 Maret ada 13.751 orang, sehingga pelanggaran disiplin pada 2015 itu hanya nol koma sekian persen saja. Pihaknya selalu mendorong aparat sipil negara meningkatkan profesionalismenya melalui Diklat struktural dan fungsional.

Lebih lanjut, PNS memiliki hak dan kewajiban sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Di mana kewajiban pimpinan baik eselon terendah sampai eselon tertinggi wajib melakukan pengawasan melekat (waskat).

Pengawasan tersebut efektif karena dilakukan langsung oleh atasan dengan bawahan. Diharapkan, waskat berjalan baik setiap harinya. Ketika PNS melakukan kesalahan, maka penanganannya berada di Inspektorat.

‘’Misalnya tidak masuk lebih 46 hari berturut dengan akumulasi selama satu tahun bisa diberhentikan tidak dengan hormat. Kendati demikian ada tahapannya. Dari enam hari berturut-turut tidak masuk ditegur terlebih dahulu,’’ kata Supriyandono.

Atasan Langsung

Mekanisme pemeriksaannya dari atasan langsung. Untuk eselon tiga diperiksa oleh eselon dua. Hingga pada tahap menghukum, kata dia, dibentuk tim adhok yang beranggotakan Inspektorat, Bagian Hukum, atasan langsung dan BKD.

Dari laporan hasil pemeriksaan itu lantas disidang oleh tim sengketa kepegawaian yang dipimpin Sekda. Kemudian diajukan untuk diputuskan. Ia mengimbau pegawai melaksanakan tugas di mana pun berada dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. ‘’Insya Allah keberhasilan menyertai dan bermanfaat bagi masyarakat,’’ tandasnya.

Dijelaskannya, PNS telah diberi berbagai kemudahan. Bahkan saat pensiun mendapatkan kemudahan berupa pelayanan proaktif. Dengan adanya pelayanan tersebut, PNS yang pensiun tidak perlu mengurus Taspen ke Purwokerto. Pasalnya BKD telah bekerjasama dengan PT Taspen dan DPPKAD.

Di mana tanggal 17 sebelum terhitung mulai tanggal sudah terima SK pensiun, termasuk bukti klaim Taspen di bank yang dituju dapat diambil di BKD. Sementara itu, menyusul adanya program antirokok dari bupati Yahya Fuad-Yazid Mahfudz, sebelumnya sudah ada surat edaran yang sifatnya hanya imbauan.

Supriyandono yang sudah berhenti merokok sejak 28 September 1993 itu lantas memberi trik agar terlepas dari kebiasan kurang baik tersebut. ‘’Yang penting niat dulu. Kemudian katakan tidak untuk merokok,’’ jelasnya sembari menambahkan, anjuran tersebut disampaikan saat apel dan rapatrapat dinas. (K5-42)

 

sumber : suaramerdeka.com

http://kebumenkab.go.id/index.php/public/news/detail/4183

Buku Profil Kepegawaian Tahun 2017

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Buku profil Badan kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten  Kebumen Tahun 2017 dapat diterbikan .

  Buku profil kepegawaian merupakan bentuk pelaporan yang disusun dalam rangka memberikan informasi sekaligus publikasi tentang kepegawaian dalam rangka membantu percepatan program  Reformasi Birokrasi.

  Buku profil ini berisi rekaman jejak Pegawai Negeri sipil pemerintah kabuten Kebumen pada awal tahun 2017 yang disajikan dalam bentuk tabel dan dilengkapi dengan diagram atau grafik yang merupakan salah satu manifestasi dari beberapa tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Kebumen

  Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik pengambil kebijakan, instansi Pusat dan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, dan pihak lain yang membutuhkan.

 

Berikut kami sampaikan link terkait

  1. Buku profil kepegawaian tahun 2017 dapat didownload disini
  2. Buku profil kepegawaian tahun 2016 dapat didownload disini
  3. Buku profil kepegawaian tahun 2015 dapat didownload disini
  4. Buku profil kepegawaian tahun 2014 dapat didownload disini

Kebijakan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepegawaian dan tertib administrasi kepegawaian, Pemkab Kebumen menerbitkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kab. Kebumen Nomor 863/251, tanggal 26 Januari 2016, tentang Administrasi Kepegawaian. SE tersebut mengatur beberapa hal, diantaranya sebagai berikut :

  1. PNS yang hendak menggunakan hak cutinya wajib mengajukan permintaan secara tertulis kepada pekabat yang berwenang memberikan cuti melalui hierarki, kecuali cuti sakit, paling lambat dua minggu sebelum pelaksanaan cuti.
  2. Para Pimpinan SKPD/Unit Kerja setiap bulan wajib mengirim laporan mekanisme, daftar hadir karyawan dan tembusan SK Cuti PNS di Unit Kerjanya kepada Kepala BKD Kebumen paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.

Adapun berkas dapat didownload di link berikut:  SE administrasi kepegawaian

Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah TH 2016

Berdasar Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, disampaikan bahwa PNS yang memperoleh ijazah lebih tinggi dapat disesuaikan pangkatnya sesuai ketentuan yang berlaku setelah memenuhi persyaratan antara lain diangkat dalam jabatan yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh dan lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian ijazah.

Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  akan menyelenggarakan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (UKPPI) dan memfasilitasi penyelenggaraan UKPPI bagi PNS Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada tanggal 24 Februari 2016 bertempat di Semarang, untuk Surat Edaran Kepala BKD Kab Kebumen dapat di download di link ini ujian kppi

98 PNS Di Kebumen Masuki Purna Tugas ; 400an PNS Pensiun Tiap Tahunnya

Bagian Humas dan Protokol Setda Kebumen — Sebanyak 98 PNS di lingkungan Pemkab Kebumen memasuki purna tugas periode 1 Januari hingga 1 April 2016. Penyerahan SK Pensiun tmt 1 Maret 2016 oleh Asisten Administrasi Dra Dyah Woro Palupi, bertempat di pendopo Bupati Kebumen , Rabu ( 6/1). Usai penyerahan SK dilanjutkan dengan Sosialisasi ketaspenan dan BPJS Kesehatan.

Mereka yang pensiun terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Januari 2015 sebanyak 20 orang, TMT 1 Februari 2016 33 orang, TMT 1 Maret 2016 sebanyak 20 orang serta pensiun TMT 1 April 2016 sebanyak 25 orang. Sedangkan berdasarkan jenis pensiun, Pensiun karena telah memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) 88 PNS serta pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS) 10 PNS. Adapun untuk PNS dengan masa kerja terlama, untuk guru, guru SDN 1 Klirong Sucipto, dengan masa kerja 41 tahun , sedangkan untuk non guru, Suratman, staf Kecamatan Petanahan, dengan masa kerja 38 tahun 06 bulan.

Bupati Kebumen dalam sambutan resminya yang dibacakan Asisten Administrasi Dra Dyah Woro Palupi menyampaikan terima kasih serta apresiasi yang tinggi kepada para PNS yang telah mengabdi dan mencurahkan segenap ide, tenaga, maupun waktunya selama ini bagi kemajuan masyarakat, pemerintah, bangsa dan negara.

Dalam kesempatan tersebut Bupati juga berpesan meskipun merupakan akhir dari perjalanan karier, namun pensiun sesungguhnya babak lanjutan pengabdian total kepada masyarakat, bangsa dan negara. Sehingga jangan berpandangan bahwa setelah pensiun sudah tidak lagi mampu berkarya, dan sudah berakhir segala-galanya. Tetapi justeru dengan pensiun akan memiliki banyak waktu untuk dapat berkarya lebih baik, yang dapat memberikan manfaat dan menjadi teladan bagi masyarakat.

Diingatkan juga kepada PNS yang memasuki masa Pensiun TMT 1 Februari, 1 Maret dan 1 April 2016, bahwa SK Pensiun yang saat ini telah diterimakan bukan berarti sudah tidak masuk kerja lagi,atau bisa menjadi dalih latihan pensiun. Namun tetap harus masuk kerja melaksanakan tugas-tugas kedinasan di unit kerjanya masing-masing, hingga sampai batas waktu TMT pensiun.

Sementara Kasubid Jabatan Struktural dan Pensiun pada Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Kabupaten Kebumen Yochanes Agung Pamudji, S.Sos saat dihubungi pertelpon usai acara penyerahan SK pensiun, mengungkapkan memang tidak seimbang antara jumlah PNS yang pensiun dengan jumlah PNS yang masuk. Dalam setiap tahunnya rata-rata jumlah PNS yang pensiun sekitar 400an, sehingga dalam 5 tahun sekitar 2000 PNS memasuki masa pensiun. Dan untuk memenuhi kekurangan tersebut, diambilkan dari para sekretaris desa yang sebagian sudah mulai dimutasi ke SKPD serta tambahan PNS pindahan dari daerah lain . -nn

sumber = http://www.kebumenkab.go.id/index.php/public/news/detail/4060

Surat Edaran PPKP tahun 2015 dan SKP tahun 2016

SURAT EDARAN  SEKRETARIS DAERAH NOMOR 863/242, TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS TAHUN 2015 DAN SASARAN KERJA PNS TAHUN 2016 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN Berdasarkan PP No 46 Tahun 2011 Pasal 2 Tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS dan Perka BKN No 1 Tahun 2013 Ketentuan Pelaksanaan PP No 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS, ditegaskan bahwa Penilaian Prestasi Kerja bertujuan untuk menjamin obyektivitas pembinaan PNS berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Setiap PNS wajib membuat Sasaran Kerja PNS (SKP)(Pasal 5 PP 46 Tahun 2011) dan untuk Pengukuran SKP serta Penilaian Prestasi Kerja PNS (PPKP) tahun 2015 harus dilakukan secara online dengan simpeg yang beralamat di simpeg.kebumenkab.go.id.
  2. Setiap PNS wajib membuat Sasaran Kerja PNS (SKP) tahun 2016 harus dilakukan secara online dengan simpeg yang beralamat di simpeg.kebumenkab.go.id.
  3. Apabila terhitung tanggal 01 Januari 2015 s.d. 31 Desember 2015, PNS pernah dijatuhi Hukuman Disiplin atau sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin, maka Pejabat Penilai dan/atau Atasan Pejabat Penilai wajib menilai perilaku kerja dengan nilai cukup (dibawah 76) sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.
  4. Permohonan penilaian PPKP tahun 2015 bagi PNS yang Pejabat Penilainya (PP) atau Atasan Pejabat Penilainya (APP) Bupati/Penjabat Bupati atau Sekretaris Daerah atau Asisten Administrasi Sekda harus dikirim melalui Kepala BKD untuk diverifikasi.
  5. Berkas SKP, pengukuran SKP dan PPKP harus disimpan dan dipelihara dengan baik oleh pejabat yang secara fungsional bertanggungjawab di bidang kepegawaian (Sekretaris/KTU SKPD) dalam tata naskah pegawai di SKPD masing-masing.
  6. Form PPKP bagi PNS golongan ruang IV/c ke atas wajib dikirimkan kepada Kepala BKN RI melalui Kepala BKD Kabupaten Kebumen sebanyak 2 (dua) rangkap.
  7. Bupati dapat menjatuhkan sanksi disiplin kepada PNS yang tidak mencapai sasaran kerja, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
  8. Adapun mekanisme dan ketentuan PPKP Tahun 2015 dan SKP Tahun 2016 diatur dalam lampiran.
  9. Buku petunjuk pengguna simpeg dapat diunduh di http://www.kepegawaian.kebumenkab.go.id atau simpeg.kebumenkab.go.id.
  10. Berkas yang tidak lengkap dan berkas yang dikirim melebihi batas waktu yang telah ditentukan tidak akan diterima / ditolak.

Adapun penjadwalan PPKP Tahun 2015 dan SKP Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

NO HAL KETERANGAN
a.  Pengajuan nilai dan atau tanda tangan Bupati/Pj. Bupati/Sekda/ Asisten Administrasi pada pengukuran SKP dan PPKP Tahun 2015  Mulai tanggal 04 Januari 2016 dan paling lambat tanggal 29 Februari 2016
b.  Entry pengukuran SKP dan penilaian perilaku 2015  Mulai tanggal 04 Januari 2016 dan paling lambat tanggal 29 Februari 2016
c.  Fitur SKP, pengukuran SKP dan PPKP Tahun 2015 di simpeg  Mulai tanggal 04 Januari 2016 dan paling lambat tanggal 29 Februari 2016
d.  Pengiriman Form PPKP Tahun 2015 bagi PNS IV/c keatas  Mulai tanggal 04 Januari 2016 dan paling lambat tanggal 29 Februari 2016
e.  Entry SKP Tahun 2016  Mulai tanggal 04 Januari 2016 dan paling lambat tanggal 31 Januari 2016
f.  Pengajuan tanda tangan Bupati/Sekda/Asisten Administrasi pada SKP Tahun 2016  Mulai tanggal 04 Januari 2016 dan paling lambat tanggal 31 Januari 2016
g.  Fitur SKP Tahun 2016 di simpeg online  Ditutup tanggal 31 Januari 2016

 

Demikian untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.Berikut kami sampaikan surat edaran dimaksud, agar dapat dijadikan pedoman. Surat Edaran SKP des 2015 jadi Surat Edaran SKP des 2015 KONSEP FINAL PETUNJUK MANUAL SKP 2016

Pembinaan Karier PNS Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) nonguru

Berikut kami sampaikan Surat Edaran Bupati Kebumen Nomor 863/199/ 2015, tanggal 15 September 2015, dengan isi sebagai berikut :

 A.Dasar

  1. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
  2. Peraturan MENPAN tentang Jabatan Fungsional masing-masing dan Angka Kreditnya
  3. Keputusan Bersama MENPAN dengan masing-masing Pembina Jabatan Fungsional tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional masing-masing dan Angka Kreditnya 
  4. Surat Kepala BKN Kanreg I BKN Yogyakarta Nomor K.REG.I/618/2015, tanggal 18 Mei 2015, Perihal batas waktu penerimaan usul kenaikan pangkat PNS periode 1 Oktober 2015 dan pengelompokan usul Karpeg, Karis, Karsu
  5. Surat  Kepala BKN Nomor K.26-30/V.1-1/99 tanggal 2 Januari 2015 tentang pengangkatan, pemberhentian sementara, dan pemberhentian PNS dari jabatan fungsional

 

B.Kebijakan

Terdapat PNS pemangku JFT nonguru yang tidak naik pangkat/jabatan lebih dari 5  tahun karena tidak mampu mengumpulkan angka kredit, sehingga demi tertib administrasi kepegawaian perlu dibebaskan sementara. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Kepala SKPD agar  : 
    1. mendata JFT nonguru yang tidak naik pangkat/jabatan lebih dari 5  tahun karena tidak mampu mengumpulkan angka kredit
    2. membuat surat peringatan bagi JFT nonguru yang 5 tahun tidak naik pangkat  untuk membuat angka kredit sebagai syarat kenaikan pangkat dalam waktu 6 bulan s.d. 12 bulan (1 tahun)
  2. Jika JFT nonguru yang diberi surat peringatan dalam tempo 1 tahun, tetap tidak bisa mengumpulkan angka kredit sebagai syarat kenaikan pangkat maka Kepala SKPD mengusulkan pembebasan sementara dari jabatan fungsional kepada Bupati Kebumen
  3. Bupati Kebumen dapat menetapkan SK pembebasan sementara menjadi Jabatan Fungsional Umum (JFU). 
  4. Jika PNS dibebaskan sementara dari JFT maka Tunjangan jabatan fungsional dan maslahat tambahan lainnya otomatis ikut terhapus. Yang bersangkutan mendapat tunjangan jabatan fungsional umum.
  5. Jika JFU mantan JFT nonguru yang dibebaskan sementara dalam tempo 1 tahun, tetap tidak bisa mengumpulkan angka kredit sebagai syarat kenaikan pangkat maka Kepala SKPD mengusulkan pemberhentian dari jabatan fungsional kepada Bupati Kebumen
  6. Apabila JFU mantan JFT nonguru tersebut suatu saat bisa mengumpulkan angka kredit maka Kepala SKPD dapat mengusulkan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional semula,
  7. Berdasarkan Surat Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta, Nomor K.Muts/05/TMS-KP/2015, tanggal 31 Maret 2015, perihal Pengembalian berkas usul Mutasi KP TMT 01-04-2015 a.n. Dra. Ngadiatun Khasanah, NIP 196008151992032004 (3 orang), disebutkan bahwa jika tidak ada SK Pembebasan Sementara dari jabatan fungsional karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi maka usulan kenaikan pangkat JFT nonguru dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS)
  8. Bahwa JFT nonguru yang mencapai pangkat maksimal/mentok memiliki kewajiban untuk mengumpulkan angka kredit minimal pertahun sebagaimana berikut (terlampir). Jika tidak bisa maka harus dibebaskan sementara dari JFT menjadi Jabatan Fungsional Umum (JFU). 

 Surat Edaran dapat didownload di link berikut   download 

Penyerahan SK Kenaikan Pangkat Bagi PNS

Ratih Tv Kebumen – Pejabat Bupati Kebumen, Drs H M Arif Irwanto Msi Rabu pagi (30/9) menyerahkan SK Kenikan Pankat Periode 1 Oktober 2015 bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Jumlah usul kenaikan pangkat PNS periode 1 Oktober 2015 sejumlah 849 PNS,  hingga saat ini sudah mendapatkan nota persetujuan kepala kantor regional 1 BKN dan penerbitan SK tentang kenaikan pangkat sejumlah 587 PNS atau sekitar 69,1 persen.

Dalam laporannya, kepala BKD Kebumen, Supriyandono SH, menyampaikan proses usul kenaikan pangkat periode 1 Oktober 2015 mengalami kendala,  Aplikasi Sistem Administrasi Pelayan Kepegawaian BKN pda proses entry data, revisi data, verifikasi nota persetujuan maupun pencetakan surat keputusan berjalan sangat lambat sehingga sulit untuk mencapai  target penyelesaian tepat waktu sebagaimana periode tahun tahun sebelumnya.

Sementara itu dalam sambutan pengarahannya, Pejabat Bupati Kebumen menuntut hak kepada para PNS untuk lebih meningkatkan disiplin dan kinerja, serta menjaga citra baik PNS di manapun berada serta di imbangi rasa tanggung jawab yang makin berat, dengan demikian pangkat maupun jabatan yang di sanding harus setara dengan kualitas serta integritas yang dimiliki. (fby-hd)