BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

Kabupaten Kebumen

Kepala BKD Kab. Kebumen


SUPRIYANDONO,S.H

Salam Kepegawaian!

Kalender

Juni 2018
S S R K J S M
« Mei    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Penegasan Libur/Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1436 H Tahun 2015.

 A.    Dasar 

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  3. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, Nomor 3 / SKB / MEN / 2014, Nomor 02 / SKB / MENPAN / V / 2014 tanggal 7 Mei 2014 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2015;
  4. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 850/012218/2014, tanggal 09 Desember 2014, Perihal Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2015;
  5. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah, Nomor 850/012218/2014, tanggal 31 Desember 2014, Perihal Ralat Surat Edaran Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2015;
  6. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 850/010027/2015, tanggal 08 Juli 2015, Perihal Penegasan Libur/Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1436 H Tahun 2015;
  7. Surat Edaran Bupati Kebumen Nomor 863/222/2014 tanggal 19 Desember 2014 Perihal Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2015;
  8. Surat Edaran Bupati Kebumen Nomor 863/016/2015 tanggal 13 Januari 2015 Perihal Ralat Surat Edaran Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2015;

 B.    Kebijakan

  1. Pengaturan hari libur nasional dan cuti bersama Tahun 2015 diharapkan dapat meningkatkan etos kerja dan produktivitas kerja pegawai pada hari kerja efektif;
  2. Pelaksanaan cuti bersama berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.

 C.   Pelaksanaan

 Menunjuk Surat Edaran Bupati Kebumen Nomor 863/016/2015 tanggal 13 Januari 2015 Perihal Ralat Surat Edaran Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2015, diminta perhatiannya terhadap hal-hal sebagai berikut:

  1. Pelaksanaan Hari Libur Nasional pada Hari Raya Idhul Fitri 1 Syawal 1436 H ditetapkan pada tanggal 17 Juli 2015 dan 18 Juli, sedangkan pelaksanaan Cuti Bersama dilaksanakan pada tanggal 16, 20 dan 21 juli 2015 sesuai ketentuan yang berlaku;
  2. Para Pimpinan Instansi diminta untuk meningkatkan kewaspadaan dan tanggung jawab terhadap pengamanan dokumen, pengamanan asset milik intansi pemerintah dan keamanan lingkungan kantor masing-masing. Sebagai langkah antisipasi dan upaya pencegahan hal-hal yang tidak diinginkan perlu membentuk satuan tugas bersama intansi terkait yang melaksanakan komunikasi dan koordinasi pengamanan selama berlangsungnya Libur/Cuti Bersama;
  3. Bagi intansi yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas, agar mengatur penugasan karyawan/karyawati/petugas yang bekerja pada hari libur nasional dan pelaksanaan Cuti Bersama sehingga pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung secara optimal;
  4. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan internal di masing-masing intansi, perlu dilakukan :

 a.Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan kehadiran PNS pada tanggall 15 Juli 2015 dan 22 Juli 2015;

 b.Pengawasan terhadap penggunaan kendaraan dinas selama Cuti Bersama berlangsung;

 c.Penunjukan petugas  piket dari masing-masing instansi secara bergiliran /shift, dengan tugas :

  1. Memantau, mengendalikan dan melaporkan setiap perkembangan yang terjadi, pada situasi tertentu ;
  2. Menjaga, memelihara dan mengamankan asset-aset instansi dalam rangka kewaspadaan ;
  3. Menyelesaikan administrasi persuratan dan menyampaikan kepada pimpinan untuk kelancaran administrasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah;
  4. Melaksanakan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

 d.   Pimpinan Instansi agar memberikan dukungan kompensasi kepada petugas piket/shift demi menjaga kelancaran pelaksanaan Cuti Bersama.

 5.   Setelah selesai melaksanakan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1436 H, pada tanggal 22 Juli 2015 seluruh PNS secara serentak melaksanakan tugas kembali dilingkungan kerja masing-masin. Bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas, hendaknya diambil langkah-langkah penegakan disiplin serta memberikan sanksi yang tegas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

 Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Unduh edaran disini

 

Rapat Koordinasi Pembinaan Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2015

Rapat Koordinasi Pembinaan Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2015, diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2015, di Aula BKD Kabupaten Kebumen Lantai 2.

Adapun materi yang disampaikan adalah :

1. manajemen umum kepegawaian  MATERI 1 

2. jabatan fungsional perawat gigi dan perawat  MATERI 2 

3. kenaikan jabatan dan teknis PAK  MATERI 3 

PEMERINTAH KAB. KEBUMEN MENDAPATKAN BKN AWARD TAHUN 2014

001

Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui BKD Kab. Kebumen mendapatkan Piagam BKN Award sebagai “Instansi Pengelola Manajemen Kepegawaian Terbaik“ dari  Kantor Regional I BKN Yogyakarta. Penghargaan tersebut diberikan dalam rangka perayaan HUT Badan Kepegawaian Negara (BKN) ke 67 yang diselenggarakan di Gedung Auditorium Kantor Regional I BKN Yogyakarta, tanggal 1 Juni 2015. Penghargaan dari Kantor Regional I BKN Yogyakarta ini didasarkan atas prestasinya dalam pengelolalaan manajemen PNS di Kab. Kebumen tahun 2014. Penilaian prestasi ini meliputi 4 aspek yaitu : Pengelolaan Data Kepegawaian, Pengelolaan Data Mutasi Kepegawaian, Pengelolaan Pensiun Pegawai, Pelaporan Pelaksanaan Pembinaan PNS.
Menyikapi penerimaan penghargaan tersebut, Kepala BKD Kab. Kebumen, Supriyandono, SH menyampaikan terima kasih kepada jajaran stafnya dan kepada seluruh pimpinan SKPD dilingkungan Pemkab Kebumen atas kinerja dan kerjasamanya dalam pengelolaan kepegawaian. Selanjutnya dengan penghargaan ini diharapkan dapat memotivasi untuk semakin meningkatkan pengelolaan manajemen kepegawaian Pemerintah Kab. Kebumen, dalam rangka mewujudkan pelayanan prima. (BKB.8/6)

Evaluasi Sasaran Kerja PNS Tahun 2015

SURAT   EDARAN

 

Menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Kebumen Nomor 863/080/2015, tanggal 15 Januari 2015, tentang Pembuatan Sasaran Kerja PNS (SKP) tahun 2015 dan hasil kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan kepegawaian, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

 


 

1.    Rekapitulasi PNS yang telah membuat SKP melalui aplikasi SIMPEG berbasis web adalah sebagai berikut :

NO

HAL

TARGET

REALISASI

KETERANGAN

1.

PNS yang sudah mengisi SKP

14190 PNS

12142 PNS

85,57%

2.

SKPD yang sudah mengisi SKP dengan tuntas (100%)

221 SKPD

100 SKPD

 

3.

SKPD yang belum mengisi SKP sama sekali (0%)

0 SKPD

22 SKPD

Daftar terlampir

2.    Pimpinan SKPD dimohon agar :

a)    menginventarisir PNS bawahannya yang belum membuat SKP

b)    menginventarisir PNS bawahannya yang mengalami mutasi kepegawaian baik secara  horizontal,  vertikal (promosi/demosi),  maupun  diagonal  (antar  jabatan  struktural,  jabatan fungsional,  dari struktural  ke  fungsional  atau  sebaliknya).

c)    melakukan evaluasi realisasi target dan kinerja SKP bawahannya selama semester pertama tahun 2015. Apabila target kinerja PNS belum tercapai 50% maka PNS tersebut dapat dibina/diingatkan.

d)    memerintahkan PNS bawahannya yang belum membuat SKP dan/atau mengalami mutasi kepegawaian untuk mengentri/mengedit SKP melalui internet dengan alamat http://simpeg.kebumenkab.go.id paling lambat tanggal 30 Juni 2015.

3.    Bupati dapat menjatuhkan sanksi disiplin kepada PNS yang tidak mencapai sasaran kerja, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

4.    Fitur SKP dalam SIMPEG akan dibuka kembali mulai tanggal 01 Mei 2015 s.d. 30 Juni 2015 dalam rangka pengentrian dan pengeditan SKP oleh setiap PNS, dan akan segera ditutup.

5.    Daftar SKPD yang belum mengisi SKP online tahun 2015 lengkap dapat didownload pada http://simpeg.kebumenkab.go.id.

6.    Hal-hal yang belum jelas tentang SKP dan SIMPEG dapat ditanyakan dengan Sdr. Imam Makhfadi, S,Kom (Kebumen Timur, nomer HP 087837848365) dan Sdr Siti Rokhanah, A.Md (Kebumen Barat, HP. 085729198183).

 

Edaran Lengkap dapat di unduh disini

PENYELENGGARAAN UJIAN DINAS TAHUN 2015

Berdasarkan Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, bahwa untuk kenaikan pangkat PNS yang mengakibatkan pindah golongan dari golongan II menjadi golongan III dan golongan III menjadi golongan IV, dipersyaratkan telah mengikuti dan lulus Ujian Dinas yang ditentukan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menyelenggarakan Ujian Dinas bagi PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan memfasilitasi Ujian Dinas bagi PNS Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2015 bertempat di GOR Jatidiri Semarang.

 


PERSYARATAN PESERTA

  1. Ujian Dinas Tingkat I :PNS yang memiliki pangkat Pengatur Tingkat I (II/d) sekurang- kurangnya 2 tahun pada 1 Oktober 2015, kecuali bagi yang telah memiliki ijasah D-IV/S-1 atau sudah mengikuti Diklatpim IV atau sederajatnya.
  2. Ujian Dinas Tingkat II: PNS yang memiliki pangkat Penata Tingkat I (III/d) dan menduduki Jabatan Eselon III, kecuali bagi yang telah memiliki ijasah S-2 atau sudah mengikuti Diklatpim III atau sederajatnya.

 

PENDAFTARAN PESERTA

Pendaftaran peserta dilaksanakan melalui BKD Kabupaten kebumen paling lambat tanggal 20 April 2015, dengan melampirkan 2 rangkap kelengkapan berkas sebagai berikut:

  1. Surat Pengusulan dari Pimpinan SKPD/Instansi;
  2. Biodata peserta ditempel pas foto;
  3. Pas Foto Hitam Putih ukuran 3×4 sebanyak 3 (tiga) lembar (pas foto terbaru maksimal 1 bulan terakhir, pakaian PDH Kheki dan ditempel pada lembar biodata);
  4. Foto copy SK Pangkat Terakhir dilegalisir Kepala SKPD/atas nama Kepala SKPD sebanyak 1 (satu) lembar;
  5. Foto copy SK Jabatan terakhir dilegalisir Kepala SKPD/atas nama Kepala SKPD sebanyak 1 (satu) lembar bagi peserta Ujian Dinas Tingkat II (khusus bagi pejabat eselon III);
  6. Karya Tulis bagi peserta Ujian Dinas Tingkat II (khusus bagi pejabat eselon III), dengan memilih salah satu tema :
    • Memperkuat Sistem Pelayanan Publik Secara Cepat, Murah, Transparan dan Terintegrasi;
    • Meningkatkan Fungsi dan Peran Seni Budaya Jawa.

1.066 PNS Naik Pangkat

KEBUMEN – Sebanyak 1.066 Pengawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Kebumen naik pangkat periode 1 April 2015. Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat diserahkan Bupati Kebumen Buyar Winarso di Pendopo Rumah Bupati Kebumen, Selasa (31/3).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kebumen Supriyandono, dalam laporannya SK itu diberikan kepada 70 PNS golongan I, 580 PNS golongan II, dan 397 PNS golongan III. Dari 1.100 usulan SK saat ini baru 1.066 yang sudah mendapatkan Nota Persetujuan Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta.

”Adapun sisanya sebanyak 34 masih dalam proses,” ujar Supriyandono di sela-sela a


cara. Bupati Kebumen Buyar Winarso menyampaikan, kenaikan pangkat hendaknya disikapi sebagai momentum perubahan diri menjadi PNS yang ideal.

Yakni PNS yang memiliki disiplin tinggi, memiliki kompetensi, loyalitas dan profesional. Buyar juga berpesan agar kenaikan pangkat bukan hak PNS, tetapi merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja, dedikasi, dan loyalitas PNS dalam pengabdiannya kepada Negara.

Untuk itu PNS didorong meningkatkan disiplin dan kinerja, serta menjaga citra baik PNS. Terkait pelayanan prima kepada masyarakat, imbuh Buyar, sudah semestinya dilakukan dengan penuh kesungguhan. (J19-32)

 

sumber : suaramerdeka.com

http://www.kebumenkab.go.id/index.php/public/news/detail/3329

Hasil Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah (UKPPI) Tahun 2015

Guna meningkatkan kemampuan aparatur dalam melayani masyarakat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada PNS untuk meningkatkan pendidikan melalui ijin belajar. Namun demikian PNS yang telah lulus harus memiliki kemampuan akademis yang unggul. PNS yang memiliki ijasah lebih tinggi, jenjang pangkatnya dapat disesuaikan dengan pendidikannya dan wajib mengikuti serta lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah (UKPPI).

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyelenggarakan UKPPI Tahun 2015 bagi PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan memfasilitasi PNS Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah/Instansi Lain pada tanggal 25 Februari 2015 bertempat di GOR Jatidiri Semarang secara tertib dan lancar. Peserta UKPPI sejumlah 1.740 orangyang tidak hadir 5 orang dan hadir 1.735 orang.

 

Dari hasil koreksi menggunakan scanner dan pengolahan nilai yang dilaksanakan secara obyektif, telah ditetapkan Hasil UKPPI dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 864/235/2015 tanggal 26 Maret 2015, dengan rekapitulasi hasil sebagai berikut :

 

UKPPI

PESERTA

HASIL

JUMLAH

TIDAK HADIR

HADIR

LULUS

TIDAK LULUS

Tingkat I

573

2

571

427

144

Tingkat II

47

1

46

41

5

Tingkat III

1.105

2

1.103 1.094

9

Tingkat IV

15

0

15

10

5

JUMLAH

1.740 5  1.735 1.572 163

Selanjutnya bagi peserta UKPPI yang :

a.Lulus :

  • Akan diterbitkan Surat Tanda Lulus dan akan didistribusikan ke BKD Kabupaten/Kota masing-masing;
  • Dapat diusulkan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah dengan memperhatikan fomasi yang tersedia.

     b.Tidak Lulus :

  • Diberikan kesempatan untuk mengikuti kembali UKPPI periode berikutnya dan mempersiapkan persyaratan dengan lebih menambah pengetahuan kompetensi dasar PNS.

Kelulusan Peserta Ujian dapat diunduh disini

(http://bkd.jatengprov.go.id/berita/beritabagianbidangbidang/bidangpp/24-beritakegiatansubiddiklatfor/364-hasil-ujian-kenaikan-pangkat-penyesuaian-ijasah-ukppi-tahun-2015)

Sosialisasi BPJS Kesehatan di Lingkungan Pemkab Kebumen Tahun 2015

 Pemerintah Kabupaten Kebumen bekerjasama dengan Kantor Cabagn BPJS Kesehatan Kebumen mengadakan sosialisasi program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2015.

Acara dilaksanakan pada hari Selasa, 24 Maret 2015 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Kebumen.

Narasumber adalah Pejabat dari BPJS Kesehatan Bapak Suwarto dan Kabid Pengembangan dan Pembinaan Pegawai BKD Kabupaten Kebumen. Adapun peserta yang diundang adalah Pejabat Pengelola Kepegawaian dari Dinas, Badan, Kantor, Bagian Sekda, Kecamatan dan UPTD Dikpora se- Kabupaten Kebumen.

Materi sosialisasi dapat diunduh disini, atau  diunduh mirror ini

31 CPNS Terima SK Pengangkatan

Bagian Humas dan Protokol Setda Kebumen —- Sebanyak 31 Calon Pegawai Negeri Sipil  di lingkungan Pemkab kebumen  menerima surat pengangkatan CPNS.   Mereka adalah peserta  seleksi CPNS formasi  2014 yang telah dinyatakan lulus  seleksi .  Penyerahan SK Bupati  oleh Sekretaris Daerah Kabupaten kebumen  H Adi  Pandoyo, SH,M.Si di Pendopo Bupati, Senin ( 16/3). 

Bupati Kebumen dalam sambutannya Yang dibacakan Sekda  H Adi  Pandoyo, SH,M.Si mengingatkan  bahwa  keputusan untuk menjadi seorang CPNS berarti keputusan untuk mengabdi kepada masyarakat, dimana  selain sebagai  abdi negara, PNS  juga sebagai abdi masyarakat. Sehingga  PNS/CPNS harus melayani dan mengabdikan diri kepada masyarakat

 

Ditambahkan juga terkait kewajiban dan larangan sebagai seorang PNS juga   telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut terdapat kewajiban yang harus dilaksanakan dan larangan yang harus dihindari oleh seorang CPNS maupun PNS.  Dan apabila terbukti melanggar aturan dan tidak memenuhi kewajiban yang diatur dalam PP tersebut, maka dapat diambil tindakan administratif sampai dengan diberhentikan dengan tidak hormat. Untuk itu Bupati berpesan  agar menghindari perbuatan yang dapat mencoreng Korps Pegawai Negeri Sipil ,  karena hal ini sangat merugikan PNS secara umum maupun diri sendiri.

Data  Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten  Kebumen menunjukan jumlah CPNS formasi tahun 2014 sebanyak 31, dengan rincian formasi yaitu Tenaga Kesehatan sebanyak 23 dan Tenaga Teknis/ Administrasi sebanyak 8. 

Mulai tahun 2014,  dalam penerimaan CPNS, pemerintah menggunakan Sistem Seleksi CPNS Nasional Terintegrasi, yang didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2013 tentang Passing Grade Tes Kompetensi Dasar.  Dimana proses rekruitmen CPNS dengan metode single entry dan sistem Comput Assisted Tes (CAT).  Sistem tersebut  bertujuan untuk membangun proses pendaftaran CPNS yang terintegrasi, transparan, akuntabel, dan objektif. Selain itu juga untuk meningkatkan kepercayaan publik dalam proses rekruitmen CPNS, serta meningkatkan effisiensi dan efektifitas. Termasuk juga  untuk memberikan kemudahan dan kesempatan yang luas bagi peserta test untuk melakukan pendaftaran CPNS di instansi yang dipilih. -nn 

 

sumber : http://www.kebumenkab.go.id/index.php/public/news/detail/3275