BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

Kabupaten Kebumen

Surat Edaran PPKP tahun 2015 dan SKP tahun 2016

SURAT EDARAN  SEKRETARIS DAERAH NOMOR 863/242, TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS TAHUN 2015 DAN SASARAN KERJA PNS TAHUN 2016 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN Berdasarkan PP No 46 Tahun 2011 Pasal 2 Tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS dan Perka BKN No 1 Tahun 2013 Ketentuan Pelaksanaan PP No 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS, ditegaskan bahwa Penilaian Prestasi Kerja bertujuan untuk menjamin obyektivitas pembinaan PNS berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Setiap PNS wajib membuat Sasaran Kerja PNS (SKP)(Pasal 5 PP 46 Tahun 2011) dan untuk Pengukuran SKP serta Penilaian Prestasi Kerja PNS (PPKP) tahun 2015 harus dilakukan secara online dengan simpeg yang beralamat di simpeg.kebumenkab.go.id.
  2. Setiap PNS wajib membuat Sasaran Kerja PNS (SKP) tahun 2016 harus dilakukan secara online dengan simpeg yang beralamat di simpeg.kebumenkab.go.id.
  3. Apabila terhitung tanggal 01 Januari 2015 s.d. 31 Desember 2015, PNS pernah dijatuhi Hukuman Disiplin atau sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin, maka Pejabat Penilai dan/atau Atasan Pejabat Penilai wajib menilai perilaku kerja dengan nilai cukup (dibawah 76) sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.
  4. Permohonan penilaian PPKP tahun 2015 bagi PNS yang Pejabat Penilainya (PP) atau Atasan Pejabat Penilainya (APP) Bupati/Penjabat Bupati atau Sekretaris Daerah atau Asisten Administrasi Sekda harus dikirim melalui Kepala BKD untuk diverifikasi.
  5. Berkas SKP, pengukuran SKP dan PPKP harus disimpan dan dipelihara dengan baik oleh pejabat yang secara fungsional bertanggungjawab di bidang kepegawaian (Sekretaris/KTU SKPD) dalam tata naskah pegawai di SKPD masing-masing.
  6. Form PPKP bagi PNS golongan ruang IV/c ke atas wajib dikirimkan kepada Kepala BKN RI melalui Kepala BKD Kabupaten Kebumen sebanyak 2 (dua) rangkap.
  7. Bupati dapat menjatuhkan sanksi disiplin kepada PNS yang tidak mencapai sasaran kerja, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
  8. Adapun mekanisme dan ketentuan PPKP Tahun 2015 dan SKP Tahun 2016 diatur dalam lampiran.
  9. Buku petunjuk pengguna simpeg dapat diunduh di http://www.kepegawaian.kebumenkab.go.id atau simpeg.kebumenkab.go.id.
  10. Berkas yang tidak lengkap dan berkas yang dikirim melebihi batas waktu yang telah ditentukan tidak akan diterima / ditolak.

Adapun penjadwalan PPKP Tahun 2015 dan SKP Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

NO HAL KETERANGAN
a.  Pengajuan nilai dan atau tanda tangan Bupati/Pj. Bupati/Sekda/ Asisten Administrasi pada pengukuran SKP dan PPKP Tahun 2015  Mulai tanggal 04 Januari 2016 dan paling lambat tanggal 29 Februari 2016
b.  Entry pengukuran SKP dan penilaian perilaku 2015  Mulai tanggal 04 Januari 2016 dan paling lambat tanggal 29 Februari 2016
c.  Fitur SKP, pengukuran SKP dan PPKP Tahun 2015 di simpeg  Mulai tanggal 04 Januari 2016 dan paling lambat tanggal 29 Februari 2016
d.  Pengiriman Form PPKP Tahun 2015 bagi PNS IV/c keatas  Mulai tanggal 04 Januari 2016 dan paling lambat tanggal 29 Februari 2016
e.  Entry SKP Tahun 2016  Mulai tanggal 04 Januari 2016 dan paling lambat tanggal 31 Januari 2016
f.  Pengajuan tanda tangan Bupati/Sekda/Asisten Administrasi pada SKP Tahun 2016  Mulai tanggal 04 Januari 2016 dan paling lambat tanggal 31 Januari 2016
g.  Fitur SKP Tahun 2016 di simpeg online  Ditutup tanggal 31 Januari 2016

 

Demikian untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.Berikut kami sampaikan surat edaran dimaksud, agar dapat dijadikan pedoman. Surat Edaran SKP des 2015 jadi Surat Edaran SKP des 2015 KONSEP FINAL PETUNJUK MANUAL SKP 2016

Pembinaan Karier PNS Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) nonguru

Berikut kami sampaikan Surat Edaran Bupati Kebumen Nomor 863/199/ 2015, tanggal 15 September 2015, dengan isi sebagai berikut :

 A.Dasar

  1. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
  2. Peraturan MENPAN tentang Jabatan Fungsional masing-masing dan Angka Kreditnya
  3. Keputusan Bersama MENPAN dengan masing-masing Pembina Jabatan Fungsional tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional masing-masing dan Angka Kreditnya 
  4. Surat Kepala BKN Kanreg I BKN Yogyakarta Nomor K.REG.I/618/2015, tanggal 18 Mei 2015, Perihal batas waktu penerimaan usul kenaikan pangkat PNS periode 1 Oktober 2015 dan pengelompokan usul Karpeg, Karis, Karsu
  5. Surat  Kepala BKN Nomor K.26-30/V.1-1/99 tanggal 2 Januari 2015 tentang pengangkatan, pemberhentian sementara, dan pemberhentian PNS dari jabatan fungsional

 

B.Kebijakan

Terdapat PNS pemangku JFT nonguru yang tidak naik pangkat/jabatan lebih dari 5  tahun karena tidak mampu mengumpulkan angka kredit, sehingga demi tertib administrasi kepegawaian perlu dibebaskan sementara. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Kepala SKPD agar  : 
    1. mendata JFT nonguru yang tidak naik pangkat/jabatan lebih dari 5  tahun karena tidak mampu mengumpulkan angka kredit
    2. membuat surat peringatan bagi JFT nonguru yang 5 tahun tidak naik pangkat  untuk membuat angka kredit sebagai syarat kenaikan pangkat dalam waktu 6 bulan s.d. 12 bulan (1 tahun)
  2. Jika JFT nonguru yang diberi surat peringatan dalam tempo 1 tahun, tetap tidak bisa mengumpulkan angka kredit sebagai syarat kenaikan pangkat maka Kepala SKPD mengusulkan pembebasan sementara dari jabatan fungsional kepada Bupati Kebumen
  3. Bupati Kebumen dapat menetapkan SK pembebasan sementara menjadi Jabatan Fungsional Umum (JFU). 
  4. Jika PNS dibebaskan sementara dari JFT maka Tunjangan jabatan fungsional dan maslahat tambahan lainnya otomatis ikut terhapus. Yang bersangkutan mendapat tunjangan jabatan fungsional umum.
  5. Jika JFU mantan JFT nonguru yang dibebaskan sementara dalam tempo 1 tahun, tetap tidak bisa mengumpulkan angka kredit sebagai syarat kenaikan pangkat maka Kepala SKPD mengusulkan pemberhentian dari jabatan fungsional kepada Bupati Kebumen
  6. Apabila JFU mantan JFT nonguru tersebut suatu saat bisa mengumpulkan angka kredit maka Kepala SKPD dapat mengusulkan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional semula,
  7. Berdasarkan Surat Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta, Nomor K.Muts/05/TMS-KP/2015, tanggal 31 Maret 2015, perihal Pengembalian berkas usul Mutasi KP TMT 01-04-2015 a.n. Dra. Ngadiatun Khasanah, NIP 196008151992032004 (3 orang), disebutkan bahwa jika tidak ada SK Pembebasan Sementara dari jabatan fungsional karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi maka usulan kenaikan pangkat JFT nonguru dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS)
  8. Bahwa JFT nonguru yang mencapai pangkat maksimal/mentok memiliki kewajiban untuk mengumpulkan angka kredit minimal pertahun sebagaimana berikut (terlampir). Jika tidak bisa maka harus dibebaskan sementara dari JFT menjadi Jabatan Fungsional Umum (JFU). 

 Surat Edaran dapat didownload di link berikut   download 

Penyerahan SK Kenaikan Pangkat Bagi PNS

Ratih Tv Kebumen – Pejabat Bupati Kebumen, Drs H M Arif Irwanto Msi Rabu pagi (30/9) menyerahkan SK Kenikan Pankat Periode 1 Oktober 2015 bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Jumlah usul kenaikan pangkat PNS periode 1 Oktober 2015 sejumlah 849 PNS,  hingga saat ini sudah mendapatkan nota persetujuan kepala kantor regional 1 BKN dan penerbitan SK tentang kenaikan pangkat sejumlah 587 PNS atau sekitar 69,1 persen.

Dalam laporannya, kepala BKD Kebumen, Supriyandono SH, menyampaikan proses usul kenaikan pangkat periode 1 Oktober 2015 mengalami kendala,  Aplikasi Sistem Administrasi Pelayan Kepegawaian BKN pda proses entry data, revisi data, verifikasi nota persetujuan maupun pencetakan surat keputusan berjalan sangat lambat sehingga sulit untuk mencapai  target penyelesaian tepat waktu sebagaimana periode tahun tahun sebelumnya.

Sementara itu dalam sambutan pengarahannya, Pejabat Bupati Kebumen menuntut hak kepada para PNS untuk lebih meningkatkan disiplin dan kinerja, serta menjaga citra baik PNS di manapun berada serta di imbangi rasa tanggung jawab yang makin berat, dengan demikian pangkat maupun jabatan yang di sanding harus setara dengan kualitas serta integritas yang dimiliki. (fby-hd)

Implementasi Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil secara Elektronik (e-PUPNS) Tahun 2015

Logo 001 F2 trans

 Dokumen data tentang pupns 2015 yang dapat diunduh adalah sebagai berikut  :

1. Surat Edaran e-PUPNS 2015  bahan 1 

2. buku petunjuk epupns admin   bahan 2 

3. buku petunjuk epupns user bahan 3 

4. checklist pemberkasan PUPNS 2015  bahan 4 

5. SOSIALISASI  DAN PELATIHAN ePUPNS 2015  bahan 5 

VIDEO TUTORIAL PUPNS 2015 dapat dilihat https://www.youtube.com/playlist?list=PLBbsOt2a4rpUSAgMU_5I-09WMCBRBsCEu

Berikut ini kami sampaikan Surat Edaran Bupati Kebumen Nomor 863/175/2015, tanggal 12 Agustus 2015, perihal  Implementasi Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil secara Elektronik (e-PUPNS) Tahun 2015. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ditegaskan antara lain untuk menjamin keterpaduan dan akurasi data dalam sistem informasi ASN, setiap instansi pemerintah wajib memutakhirkan data secara berkala dan menyampaikannya kepada BKN.

 Sebagai tindaklanjut dari amanat Undang-Undang ASN tersebut dan untuk memperoleh data seluruh PNS yang akurat, terpercaya dan terintegrasi untuk mendukung pengelolaan manajemen ASN, maka telah ditetapkan Peraturan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendataan Ulang PNS secara elektronik (e-PUPNS Tahun 2015).

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Pelaksanaan e-PUPNS akan dimulai tanggal 1 September 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.
  2. Kepala SKPD agar menugaskan seorang pengelola kepegawaian SKPD menjadi administrator e-PUPNS SKPD. Surat tugas agar dapat dikirim ke alamat email bkd_kab_kebumen@yahoo.com paling lambat tanggal 21 Agustus 2015.
  3. Setiap PNS wajib melaksanakan e-PUPNS dengan cara mendaftar dan mengisi formulir e-PUPNS secara online melalui alamat: https://epupns.bkn.go.id/. Keberhasilan dan kebenaran pengisian data e-PUPNS adalah tanggungjawab mutlak PNS yang bersangkutan..
  4. Setiap PNS wajib melaksanakan pemberkasan file kepegawaian yang akan digunakan untuk validasi dan verifikasi data e-PUPNS paling lambat 30 September 2015.
  5. BKD akan melakukan bimbingan teknis pengelolaan database kepegawaian dan e-PUPNS pada akhir bulan Agustus 2015.
  6. BKD akan melakukan validasi dan verifikasi data yang dientry e-PUPNS dengan berkas fisik kepegawaian yang dikumpulkan sampai dengan 31 Desember 2015.
  7. BKD membuat Pusat Bantuan (help desk) untuk mendukung kegiatan e-PUPNS, membantu pendaftaran dan proses pengisian e-PUPNS apabila mengalami kesulitan. Adapun mekanisme pelaksanaan e-PUPNS dan teknis pemberkasan file kepegawaian sebagaimana terlampir I dan II, agar dapat dipedomani. Buku petunjuk pengguna dapat diunduh di http://www.kepegawaian.kebumenkab.go.id  
  8. Sanksi apabila PNS tidak melaksanakan pemutakhiran data melalui e-PUPNS pada periode yang telah ditentukan adalah data PNS tersebut  akan dikeluarkan dari database  kepegawaian  nasional dan pelayanan mutasi kepegawaian  yang bersangkutan tidak akan diproses.

 Demikian untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan dengan penuh rasa  tanggung jawab.

 

Adapun acara Sosialisasi dan Peluncuran  Pendataan Ulang PNS secara elektronik (e-PUPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 bagi  Kepala Dinas/Badan/Kantor; Sekretaris DPRD/KPUD; Direktur RSUD; Camat; Kepala Bagian di lingkungan Sekda; Kepala UPTD Dikpora Unit Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen akan dilaksanakan pada :

Hari,tanggal

:

Selasa, tanggal 1 September 2015

Waktu

:

Pukul 08.00 WIB s.d. selesai

Tempat

:

Ruang Rapat Jatijajar Kompleks Pendopo Rumah Dinas Bupati Kebumen

Materi

:

1.   Peluncuran Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil secara elektronik (e-PUPNS)

2.   Kebijakan pemerintah tentang e-PUPNS

3.   Teknis pelaksanaan e-PUPNS

4.   Simulasi pendaftaran dan pengisian e-PUPNS

Keterangan

:

· Acara akan dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen

·  Peserta dapat mendownload materi sosialisasi terlebih dahulu di www.kepegawaian.kebumenkab.go.id

 

 Ratih Tv Kebumen – Bertempat di ruang Jatijajar Pendopo Rumah Dinas Bupati selasa pagi digelar sosialisasi Pendataan Ulang PNS Elektronik atau e-PUPNS. Dibuka oleh asisten 3 Sekda Kebumen Drs. Dyah Palupi. M.Si mewakili Sekda Kebumen. Kegiatan ini dihadiri lebih dari 90 peserta yang terdiri dari Kadin, Ka Kantor, Kabag,  Direktur RSUD hingga Camat se-Kabupaten Kebumen.

Dalam kegiatan yang berlangsung selama 1 hari ini sekaligus merupakan peluncuran E-PUPNS dan dilanjutkan dengan sosialisasi terkait dengan kebijakan  teknis dan diakhiri dengan simulasi E-PUPNS. E-PUPNS ini sudah ke 3 kalinya  digelar, yaitu pada 1977, 2003, dan pada tahun 2015.

Dalam sambuatanya Sekda yang dibacakan oleh asisten 3 Sekda Kebumen Drs. Dyah Woro Palupi. M.Si menyampaikan mengingat pentingnya E-PUPNS bagi PNS terutama di Kabupaten Kebumen. Diharapkan para pegawai untuk segera meregistrasi ulang demi keakurasian data bagi PNS yang selama ini kurang diperhatikan. (dar-at-sf)

http://kebumenkab.go.id/index.php/public/news/detail/3739

 

SURAT EDARAN NETRALITAS PNS

SURAT EDARAN

 

Dalam rangka pembinaan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) khususnya untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Kebumen, menegaskan kernbali kepada para PNS di lingkungan masing­masing untuk mentaati beberapa ketentuan sebagai berikut :

 

A. DASAR :

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2005 tentang PNS Yang Menjadi Calon Kepala Daerah/Calon Wakil Kepala Daerah.

 


B. KETENTUAN NORMATIF

  1. Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon (Pasal 123 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 7 huruf s UU No. 1 Tahun 2015);
  2. PNS dilarang :

 a.  Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotocopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk, dan

 b.      Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara :

 1)    Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

2)    Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;

3)    Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;

c.      Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keterpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. (Pasal 4 angka 15 PP No 53 tahun 2010).

   3.Sanksi :

a.      Hukuman disiplintingkat sedang bagi pelanggaran larangan

1)  Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotocopi kartu Tanda Penduduk;

2)  Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. (Pasal 12 angka 8 dan angka 9 PP Nomor 53 Tahun 2010)

b.   Hukuman disiplin tingkat berat bagi pelanggaran larangan memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye (Pasal 13 angka 13 PP Nomor 53 Tahun 2010)

C. KEBIJAKAN :

  • Masing-masing pimpinan wajib :
  • Selalu menjaga iklim kondusif dan memberikan kesempatan kepada para PNS untuk melaksanalcan hak pilihnya secara bebas dengan tetap menjaga netralitas, serta tidak menghalang-halangi atau melakukan mobilisasi PNS di lingkungannya;
  • Melakukan pengawasan terhadap bawahannya sebelum, selama dan sesudah masa kampanye pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, agar tetap mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan kedinasan yang berlaku;
  • Mengambil tindakan dengan melaporkan dan mengkoordinasikan kepada lembaga Pengawas Pemilu secara berjenjang sesuai kewenangannya serta memproses penjatuhan sanksi hukuman disiplin atau tindakan administratif, apabila mengetahui adanya PNS yang melakukan pelanggaran.
  • Semua PNS agar tetap menjaga kebersamaan dan jiwa korps dalam menyikapi situasi politik dan tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan pada salah satu pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
  • PNS yang ditunjuk sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), wajib mendapatkan izin tertulis dari pimpinan instansi atau atasan langsung yang bersangkutan serendah-rendahnya eselon III (contoh format terlampir).

 UNDUH SURAT EDARAN NETRALITAS PNS DISINI

Penegasan Libur/Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1436 H Tahun 2015.

 A.    Dasar 

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  3. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, Nomor 3 / SKB / MEN / 2014, Nomor 02 / SKB / MENPAN / V / 2014 tanggal 7 Mei 2014 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2015;
  4. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 850/012218/2014, tanggal 09 Desember 2014, Perihal Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2015;
  5. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah, Nomor 850/012218/2014, tanggal 31 Desember 2014, Perihal Ralat Surat Edaran Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2015;
  6. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 850/010027/2015, tanggal 08 Juli 2015, Perihal Penegasan Libur/Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1436 H Tahun 2015;
  7. Surat Edaran Bupati Kebumen Nomor 863/222/2014 tanggal 19 Desember 2014 Perihal Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2015;
  8. Surat Edaran Bupati Kebumen Nomor 863/016/2015 tanggal 13 Januari 2015 Perihal Ralat Surat Edaran Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2015;

 B.    Kebijakan

  1. Pengaturan hari libur nasional dan cuti bersama Tahun 2015 diharapkan dapat meningkatkan etos kerja dan produktivitas kerja pegawai pada hari kerja efektif;
  2. Pelaksanaan cuti bersama berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.

 C.   Pelaksanaan

 Menunjuk Surat Edaran Bupati Kebumen Nomor 863/016/2015 tanggal 13 Januari 2015 Perihal Ralat Surat Edaran Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2015, diminta perhatiannya terhadap hal-hal sebagai berikut:

  1. Pelaksanaan Hari Libur Nasional pada Hari Raya Idhul Fitri 1 Syawal 1436 H ditetapkan pada tanggal 17 Juli 2015 dan 18 Juli, sedangkan pelaksanaan Cuti Bersama dilaksanakan pada tanggal 16, 20 dan 21 juli 2015 sesuai ketentuan yang berlaku;
  2. Para Pimpinan Instansi diminta untuk meningkatkan kewaspadaan dan tanggung jawab terhadap pengamanan dokumen, pengamanan asset milik intansi pemerintah dan keamanan lingkungan kantor masing-masing. Sebagai langkah antisipasi dan upaya pencegahan hal-hal yang tidak diinginkan perlu membentuk satuan tugas bersama intansi terkait yang melaksanakan komunikasi dan koordinasi pengamanan selama berlangsungnya Libur/Cuti Bersama;
  3. Bagi intansi yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas, agar mengatur penugasan karyawan/karyawati/petugas yang bekerja pada hari libur nasional dan pelaksanaan Cuti Bersama sehingga pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung secara optimal;
  4. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan internal di masing-masing intansi, perlu dilakukan :

 a.Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan kehadiran PNS pada tanggall 15 Juli 2015 dan 22 Juli 2015;

 b.Pengawasan terhadap penggunaan kendaraan dinas selama Cuti Bersama berlangsung;

 c.Penunjukan petugas  piket dari masing-masing instansi secara bergiliran /shift, dengan tugas :

  1. Memantau, mengendalikan dan melaporkan setiap perkembangan yang terjadi, pada situasi tertentu ;
  2. Menjaga, memelihara dan mengamankan asset-aset instansi dalam rangka kewaspadaan ;
  3. Menyelesaikan administrasi persuratan dan menyampaikan kepada pimpinan untuk kelancaran administrasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah;
  4. Melaksanakan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

 d.   Pimpinan Instansi agar memberikan dukungan kompensasi kepada petugas piket/shift demi menjaga kelancaran pelaksanaan Cuti Bersama.

 5.   Setelah selesai melaksanakan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1436 H, pada tanggal 22 Juli 2015 seluruh PNS secara serentak melaksanakan tugas kembali dilingkungan kerja masing-masin. Bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas, hendaknya diambil langkah-langkah penegakan disiplin serta memberikan sanksi yang tegas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

 Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Unduh edaran disini

 

Rapat Koordinasi Pembinaan Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2015

Rapat Koordinasi Pembinaan Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2015, diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2015, di Aula BKD Kabupaten Kebumen Lantai 2.

Adapun materi yang disampaikan adalah :

1. manajemen umum kepegawaian  MATERI 1 

2. jabatan fungsional perawat gigi dan perawat  MATERI 2 

3. kenaikan jabatan dan teknis PAK  MATERI 3 

PEMERINTAH KAB. KEBUMEN MENDAPATKAN BKN AWARD TAHUN 2014

001

Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui BKD Kab. Kebumen mendapatkan Piagam BKN Award sebagai “Instansi Pengelola Manajemen Kepegawaian Terbaik“ dari  Kantor Regional I BKN Yogyakarta. Penghargaan tersebut diberikan dalam rangka perayaan HUT Badan Kepegawaian Negara (BKN) ke 67 yang diselenggarakan di Gedung Auditorium Kantor Regional I BKN Yogyakarta, tanggal 1 Juni 2015. Penghargaan dari Kantor Regional I BKN Yogyakarta ini didasarkan atas prestasinya dalam pengelolalaan manajemen PNS di Kab. Kebumen tahun 2014. Penilaian prestasi ini meliputi 4 aspek yaitu : Pengelolaan Data Kepegawaian, Pengelolaan Data Mutasi Kepegawaian, Pengelolaan Pensiun Pegawai, Pelaporan Pelaksanaan Pembinaan PNS.
Menyikapi penerimaan penghargaan tersebut, Kepala BKD Kab. Kebumen, Supriyandono, SH menyampaikan terima kasih kepada jajaran stafnya dan kepada seluruh pimpinan SKPD dilingkungan Pemkab Kebumen atas kinerja dan kerjasamanya dalam pengelolaan kepegawaian. Selanjutnya dengan penghargaan ini diharapkan dapat memotivasi untuk semakin meningkatkan pengelolaan manajemen kepegawaian Pemerintah Kab. Kebumen, dalam rangka mewujudkan pelayanan prima. (BKB.8/6)

Evaluasi Sasaran Kerja PNS Tahun 2015

SURAT   EDARAN

 

Menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Kebumen Nomor 863/080/2015, tanggal 15 Januari 2015, tentang Pembuatan Sasaran Kerja PNS (SKP) tahun 2015 dan hasil kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan kepegawaian, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

 


 

1.    Rekapitulasi PNS yang telah membuat SKP melalui aplikasi SIMPEG berbasis web adalah sebagai berikut :

NO

HAL

TARGET

REALISASI

KETERANGAN

1.

PNS yang sudah mengisi SKP

14190 PNS

12142 PNS

85,57%

2.

SKPD yang sudah mengisi SKP dengan tuntas (100%)

221 SKPD

100 SKPD

 

3.

SKPD yang belum mengisi SKP sama sekali (0%)

0 SKPD

22 SKPD

Daftar terlampir

2.    Pimpinan SKPD dimohon agar :

a)    menginventarisir PNS bawahannya yang belum membuat SKP

b)    menginventarisir PNS bawahannya yang mengalami mutasi kepegawaian baik secara  horizontal,  vertikal (promosi/demosi),  maupun  diagonal  (antar  jabatan  struktural,  jabatan fungsional,  dari struktural  ke  fungsional  atau  sebaliknya).

c)    melakukan evaluasi realisasi target dan kinerja SKP bawahannya selama semester pertama tahun 2015. Apabila target kinerja PNS belum tercapai 50% maka PNS tersebut dapat dibina/diingatkan.

d)    memerintahkan PNS bawahannya yang belum membuat SKP dan/atau mengalami mutasi kepegawaian untuk mengentri/mengedit SKP melalui internet dengan alamat http://simpeg.kebumenkab.go.id paling lambat tanggal 30 Juni 2015.

3.    Bupati dapat menjatuhkan sanksi disiplin kepada PNS yang tidak mencapai sasaran kerja, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

4.    Fitur SKP dalam SIMPEG akan dibuka kembali mulai tanggal 01 Mei 2015 s.d. 30 Juni 2015 dalam rangka pengentrian dan pengeditan SKP oleh setiap PNS, dan akan segera ditutup.

5.    Daftar SKPD yang belum mengisi SKP online tahun 2015 lengkap dapat didownload pada http://simpeg.kebumenkab.go.id.

6.    Hal-hal yang belum jelas tentang SKP dan SIMPEG dapat ditanyakan dengan Sdr. Imam Makhfadi, S,Kom (Kebumen Timur, nomer HP 087837848365) dan Sdr Siti Rokhanah, A.Md (Kebumen Barat, HP. 085729198183).

 

Edaran Lengkap dapat di unduh disini