BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

Kabupaten Kebumen

Kepala BKD Kab. Kebumen


SUPRIYANDONO,S.H

Salam Kepegawaian!

Kalender

Juni 2018
S S R K J S M
« Mei    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

(REUPLOAD) Surat Edaran Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen

A. DASAR

  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri, Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah daerah;
  2. Peraturan Gubernur Jawa tengah Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinasi Jawa tengah;
  3. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2009 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan ,Pemerintah Kabupaten Kebumen;
  4. Keputusan Bupati Kebumen Nomor 060/573/KEP/2014 Tahun 2014 tentang Jadwal Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

B. KEBIJAKAN

  • Pengaturan Pakaian Dinas, Atribut serta Kelengkapannya berpedoman pada Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2009 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

Unduh Surat Edaran Penggunaan Pakaian Dinas

Surat Edaran Tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 861.5/11716/2016 tanggal 6 Desember 2016 perihal Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya disampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Dasar

  1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
  4. Surat Sekretaris Militer Presiden Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Nomor B-1796 /Sesmilpres /GT.00.03/11/2016 tanggal 29 November 2016 tentang Prosedur Pemberian Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
  5. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 861.5/11716/2016 tanggal 6 Desember 2016 perihal Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya.

B. Kebijakan

  1. bahwa setiap warga negara berhak memajukan, memperjuangkan, dan memperoleh kesempatan yang sama dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara sehingga patut mendapatkan penghargaan atas jasa-jasa yang telah didarmabaktikan bagi kejayaan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen agar selektif dalam menyampaikan dattar nominatif usulan Satya Lancana Karya Satya;

C. Persyaratan UsuIan Satyalancana Karya Satya

  1. Syarat Umum yang terdiri atas:
  • WNI atau seseorang yang bcrjuang di Wilayah NKRI;
  • memiliki integritas moral dan keteladanan;
  • berkelakuan baik dan berjasa terhadap bangsa dan negara;
  • setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara; dan
  • tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperolch kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang dianeam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

 

Surat Edaran lengkap dapat diunduh disini

Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Struktural Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Administrator dan Pengawas dilingkungan Pemerintah Kab.Kebumen.

Senin, (14/8) bertempat di Ruang Jatijajar kompleks Pendopo Rumah Dinas Bupati Kebumen, telah dilaksanakan Pengambilan Sumpah dan Pelantikan bagi Pejabat Struktural Aparatur Sipil Negara dalam Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Dasar :

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Peraturan Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
  9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Pejabat yang diambil sumpah dan dilantik sejumlah 14 orang terdiri dari :

1 Jabatan Administrator (Eselon III.b) Mutasi Jabatan (Es.III.b ke Es.III.b) : 7
Promosi (Es. IV.a ke Es.III.b) : 2
2 Pengawas (Eselon IV.a) Mutasi Jabatan (Es.IV.a ke Es.IV.a) : 2
Promosi (Es.IV.b ke Es.IV.a) : 1
Promosi (Staf ke Es. IV.a) : 2
  • Aparatur Sipil Negara yang diangkat dalam jabatan Administrator dan Pengawas, yang saat ini dilantik baik yang mengalami mutasi/rolling jabatan dan promosi jabatan, telah memenuhi persyaratan dan telah sesuai dengan ketentuan untuk menduduki dalam jabatan Administrator dan Pengawas dan telah mendapatkan pertimbangan dari Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kabupaten Kebumen.
  • Berkait dengan promosi jabatan tersebut, kiranya dapat disikapi dengan arif, yaitu benar-benar dipahami bahwa jabatan adalah suatu amanah yang harus dilaksanakan dengan baik, dengan membawa konsekuensi berupa tanggung jawab, peningkatan kinerja serta memberikan tauladan bagi staf / Aparatur Sipil Negara di Iingkungan unit kerjanya.
  • Bagi pejabat yang mengalami perpindahan/mutasi jabatan hendaknya ditanggapi secara wajar mengingat perpindahan jabatan adalah sesuatu hal yang biasa untuk dilaksanakan dalam rangka memperluas pengalaman, meningkatkan kemampuan serta untuk mencukupi kebutuhan organisasi pemerintah dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan tingkat kepuasan dan keinginan masyarakat.

Daftar Pejabat yang dilantik dan diambil sumpahnya dapat diunduh disini

SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN DIREKTUR RSDS

 

Pemerintah Kabupaten Kebumen mengundang Abdi Negara untuk mengikuti seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dan Direktur RSUD dr. Soedirman Kab. Kebumen. Adapun Jabatan yang akan di isi yaitu :

  1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
  2. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
  3. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
  4. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
  5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
  6. Direktur RSUD dr. Soedirman

*) Pengumuman lengkap  Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dapat diunduh di sini atau disini

*) Pengumuman lengkap Seleksi Direktur RSUD dr. Soedirman dapat diunduh di sini atau disini

 

Penyerahan Tali Asih kepada PNS yang memasuki masa pensiun TMT 01 AGUSTUS 2017

Sebagai wujud penghargaan kepada PNS yang akan memasuki masa purna tugas pada hari ini senin, 17 juli 2017, pada upacara 17 an, telah dilaksanakan penyerahan Tali Asih dari Korpri, piagam penghargaan, SPP THT/Taspen serta Kartu Identitas Pensiun (KARIP) oleh Bupati Kebumen kepada 52 PNS yang akan memasuki pensiun TMT 1 agustus 2017.
Dari 52 PNS tersebut, 46 orang pensiun BUP dan 6 orang pensiun APS.
Adapun rincian ya adalah :
1 orang dlm jabatan administrator /es 3
2 orang dlm jabatan pengawas / es 4
1 orang eselon 5
1 orang fungsional dokter
1 orang fungsional penilik
32 orang fungsional guru
dan 14 orang pelaksana/staf

PENAMBAHAN CUTI BERSAMA HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 2017/1438 HIJRIYAH

PENAMBAHAN CUTI BERSAMA HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 2017/1438 HIJRIYAH

  1. Bahwa telah ditetapkannya hari Jum’at, tanggal 23 Juni 2017 Sebagai Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 2017/1438 Hijriyah, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 tentang Cuti Bersama Tahun 2017 tertanggal 15 Juni 2017;
  2. Bahwa pelaksanaan hari Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 2017/1438 Hijriyah tersebut merupakan penambahan cuti bersama yang sudah ditetapkan sebelumnya berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 684 Tahun 2016, Nomor 302 Tahun 2016, Nomor SKB/02/Menpan-RB/11/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2016, Nomor SKB 109 Tahun 2016, Nomor 01/SKB/MENPANRB/04/2016 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2017;
  3. Bahwa bagi unit atau satuan kerja organisasi yang berfungsi memberikan layanan langsung kepada masyarakat luas, antara lain, rumah sakit, puskesmas, telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, dan unit pelayanan lain yang sejenis, pimpinan unit atau satuan kerja yang bersangkutan agar mengatur penugasan pegawai pada hari libur tersebut, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya;
  4. Bahwa setiap pimpinan instansi pemerintah agar melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan cuti bersama tersebut, dan hendaknya diambil langkah-langkah peningkatan disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  5. Penambahan cuti bersama hari raya tahun 2017/1438 Hijriyah tidak mengurangi hak cuti tahunan Pegawai Negeri Sipil.

surat edaran unduh disini

SURAT EDARAN TENTANG KETENTUAN DAN PERSYARATAN IZIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DALAM PENCALONAN KEPALA DESA (KADES)

SURAT EDARAN

NOMOR  800/1437

TENTANG

KETENTUAN DAN PERSYARATAN IZIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

DALAM PENCALONAN KEPALA DESA (KADES)

 

Mengingat perlunya penyusunan Petunjuk dan Teknis (Juknis) Ketentuan Dan Persyaratan Izin Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Pencalonan Kepala Desa (Kades), kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

DASAR HUKUM

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
  7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa.

KETENTUAN

  1. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
  • Bunyi Paragraf 2 Pasal 48 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), sebagai berikut :
  • Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian;
  • Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari  jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Unduh surat lengkap disini

Pelatihan serta Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Berdasarkan Program Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2017, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

  1. Bahwa salah satu point rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terhadap Pemerintah Kabupaten Kebumen adalah peningkatan kemampuan dan kapasitas SDM aparatur ASN khususnya dalam hal pengadaan barang/ jasa pemerintah (PBJ).
  2. Bahwa Pemerintah Kabupaten Kebumen pada tahun 2017 ini melalui BKPPD Kabupaten Kebumen akan menyelenggarakan Pelatihan Teknis Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah serta dilanjutkan dengan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaaan Barang/ Jasa Pemerintah yang difasilitasi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Jakarta;
  3. Bahwa Pelatihan PBJ tersebut direncanakan akan dilaksanakan pada bulan September 2017 dengan target peserta pelatihan sebanyak 100 (seratus) orang (daftar alokasi peserta terlampir);
  4. Bahwa ujian sertifikasi keahlian PBJ akan dilaksanakan setetah selesai pelatihan (untuk waktu dan tempat pelaksanaan akan ditentukan lebih lanjut). Ujian akan diikuti oleh 150 (seratus lima puluh) orang yang terdiri dari peserta pelatihan dan peserta tambahan yang pernah mengikuti pelatihan pada tahun sebelumnya yang belum lulus ujian sertifikasi;
  5. Bahwa sesuai dengan hasil konsultasi dan ketentuan terbaru dari LKPP Jakarta, maka talon peserta pelatihan/ ujian sertifikasi wajib/ harus terdaftar dan terverifikasi oleh sistem LKPP Jakarta;
  6. Bahwa guna memperlancar persiapan kami agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik, maka dimohon bantuan Saudara untuk menugaskan dan mengirimkan biodata ASN di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Saudara sesuai daftar alokasi terlampir (Lampiran 1) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  7. Belum memiliki Sertifikat Nasional Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
  8. Dibutuhkan/ diproyeksikan oleh OPD dalam hal pengadaan barang/ jasa pemerintah;
  9. Calon peserta yang akan diikutkan pelatihan harus benar-benar calon peserta yang potensial dan serius untuk mengikuti pelatihan;
  10. Pejabat/ staf yang belum pernah mengikuti pelatihan;
  11. Mampu dan terbiasa mengoperasikan komputer dan Internet.
  12. Daftar atokasi calon peserta ujian sertifikasi tambahan sebanyak 50 orang (seperti Lampiran 2) adalah peserta yang pernah mengikuti pelatihan serta ujian sertifikasi PBJ dan belum lulus. Bahwa data calon peserta pelatihan/ ujian agar dikirimkan ke Bidang Diktat BKPPD Kabupaten Kebumen selambat-lambatnya akhir Juni 2017 dengan kelengkapan berkas:
  13. Biodata peserta yang telah diisi (bisa dicopy jika peserta lebih dari 1);
  14. Pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah ukuran 3×4 sebanyak 3 lembar dan 4×6 sebanyak 3 lembar;
  15. Soft copy pas foto (file dalam format gambar jpg/jpeg) yang dikirim ke Bidang Diktat BKPPD Kabupaten Kebumen atau via email ke fatkhulmuslimin@gmail.com,
  16. Surat penugasan dari Pimpinan OPD;
  17. Semua isian dalam formulir biodata wajib diisi.

 

 

Surat lengkap Unduh Disini

 

Penetapan Jam kerja Bulan Ramadhan 1438H/Puasa Tahun 2017

Sehubung dengan datangnya Bulan Ramadhan/Puasa 1438 H/2017, sesuai Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 684 Tahun 2016, Nomor 302 Tahun 2016 dan SKB/02/MENPAN-RB/11/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2016, Nomor SKB 109 Tahun 2016, Nomor 01/SKB/MENPAN/04/2016 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2017 serta untuk menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 061.2/0006817, tanggal 10 Mei 2017, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

  • Pelaksanan jam kerja untuk 5 atau 6 hari kerja pada bulan Ramadhan berjumlah 32,5 jam dalam 1 (satu) minggu dengan ketentuan kerja sebagai berikut:
  • Bagi Instansi Yang Melaksanakan 5 Hari Kerja sebagai berikut:
  1. Hari Senin s.d. Hari Kamis : Pukul 07.30 – 14.45 WIB.
  2. Hari Jum’at : Pukul 07.30 – 11.00 WIB.
  • Bagi Instansi Yang Melaksanakan 6 Hari Kerja sebagai berikut:
  1. Hari Senin s.d. Hari Kamis : Pukul 07.30 – 13.30
  2. Hari Jum’at : Pukul 07.30 – 11.00 WIB.
  3. Hari Sabtu : Pukul 07.30 – 12.30 WIB.
  • Pelaksanaan apel pagi menyesuaikan dengan ketentuan jam kerja pada bulan Ramadhan 1438 H/Tahun 2017.
  • Khusus untuk pelaksanaan kerja di lingkungan Sekolah, Rumah Sakit Daerah dan Unit/Balai Pelayanan Kesehatan agar menyesuaikan dengan ketentuan jam kerja dan kegiatan belajar mengajar yang berlaku dan mengatur pelaksanaan jam kerja tersendiri dalam satu minggu minimal 32,5 jam.
  • Diharapkan para Pimpinan OPD Pemerintah Kabupaten Kebumen memantau pelaksanaan tugas selama bulan Ramadhan serta tetap menjaga suasana yang kondusif dilingkungan kerja masing-masing.
  • Cuti Nyadran tidak diatur oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan pada bulan Mei 2017 karena terdapat libur diluar hari Sabtu dan Minggu sebanyak 3 hari sehingga waktu tersebut dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan nyadran oleh pegawai.
  • Sehubung dengan hal tersebut maka cuti nyadran tahun 2017 ditiadakan.

unduh disini