Kabupaten Kebumen
Kepala BKD Kab. Kebumen


SUPRIYANDONO,S.H

Salam Kepegawaian!

Uncategorized

Surat Edaran Ketentuan Jam Kerja

Berdasarkan Hasil  Inspeksi Mendadak (Sidak) Bupati Kebumen ke beberapa OPD Lingkungan Pernerintah Kabupaten kebumen, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Seluruh Pimpinan OPD dan jajaran PNS yang berada dilingkungan kerjanya perlu mempedomani dan melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
  2. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1 diatas, maka ketentuan jam kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut.

(1) Ketentuan Jam Kcrja bagi OPD yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja :

  • Hari Senin sampai dengan hari Kamis : Pukul 07.00 – 15.30 WIB.
  • Hari Jumat : Pukul 07.00 – 11.00 WIB.

(2) Ketentuan Jam Kerja bagi OPD yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja :

  • Hari Senin sampai dengan hari Kamis : Pukul 07.00 – 14.00 WIB.
  • Hari Jumat : Pukul 07.00 – 11.00 WIB.
  • Hari Sabtu : F’ukul 07.00 – 12.30 WIB.

Surat Edaran dapat diunduh disini

SURAT EDARAN TENTANG KETENTUAN DAN SANKSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) YANG TIDAK MASUK KERJA TANPA ALASAN YANG SAH

KETENTUAN DAN SANKSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
YANG TIDAK MASUK KERJA TANPA ALASAN YANG SAH

Dalam rangka peningkatan disiplin PNS di Pemerintah Kabupaten Kebumen khususnya mcngenai ketentuan dan sanksi bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, bcrsama ini disampaikan hal-hal scbagai berikut :

  1. Setiap Pimpinan OPD perlu mempedomani dan melaksanakan ketentuan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kcpala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pcinerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  2. Setiap Pimpinan OPD diharapkan untuk memahami Bagian Keempat, Pejabat yang Berwenang Menghukum dan Bagian Kelima, Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, (Ian Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
  3. Bagi Pejabat Yang Berwenang Menghukum maka Pejabat tersebut harus memberikan Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS yang melanggar ketentuan disiplin karena tidak semua jenis Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS adalah kewenangan Bupati;

Surat Edaran lengkap dapat diunduh disini