Kabupaten Kebumen
Kepala BKD Kab. Kebumen


SUPRIYANDONO,S.H

Salam Kepegawaian!

Uncategorized

Surat Edaran Ketentuan Jam Kerja

Berdasarkan Hasil  Inspeksi Mendadak (Sidak) Bupati Kebumen ke beberapa OPD Lingkungan Pernerintah Kabupaten kebumen, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Seluruh Pimpinan OPD dan jajaran PNS yang berada dilingkungan kerjanya perlu mempedomani dan melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
  2. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1 diatas, maka ketentuan jam kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut.

(1) Ketentuan Jam Kcrja bagi OPD yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja :

  • Hari Senin sampai dengan hari Kamis : Pukul 07.00 – 15.30 WIB.
  • Hari Jumat : Pukul 07.00 – 11.00 WIB.

(2) Ketentuan Jam Kerja bagi OPD yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja :

  • Hari Senin sampai dengan hari Kamis : Pukul 07.00 – 14.00 WIB.
  • Hari Jumat : Pukul 07.00 – 11.00 WIB.
  • Hari Sabtu : F’ukul 07.00 – 12.30 WIB.

Surat Edaran dapat diunduh disini

SURAT EDARAN TENTANG KETENTUAN DAN SANKSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) YANG TIDAK MASUK KERJA TANPA ALASAN YANG SAH

KETENTUAN DAN SANKSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
YANG TIDAK MASUK KERJA TANPA ALASAN YANG SAH

Dalam rangka peningkatan disiplin PNS di Pemerintah Kabupaten Kebumen khususnya mcngenai ketentuan dan sanksi bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, bcrsama ini disampaikan hal-hal scbagai berikut :

  1. Setiap Pimpinan OPD perlu mempedomani dan melaksanakan ketentuan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kcpala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pcinerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  2. Setiap Pimpinan OPD diharapkan untuk memahami Bagian Keempat, Pejabat yang Berwenang Menghukum dan Bagian Kelima, Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, (Ian Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
  3. Bagi Pejabat Yang Berwenang Menghukum maka Pejabat tersebut harus memberikan Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS yang melanggar ketentuan disiplin karena tidak semua jenis Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS adalah kewenangan Bupati;

Surat Edaran lengkap dapat diunduh disini

Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah (UKPPI) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Periode kedua.

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor. 864/1085 tanggal 04 September 2017 perihal Fasilitasi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah (UKPPI) Tahun 2017 periode kedua, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

Pemerintah Propinsi Jawa Tengah akan menyelenggarakan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah bagi PNS diwilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 pada :

Hari/Tanggal : Pelaksanaan bulan Oktober 2017 (Jadwal akan diberitahukan lebih lanjut)

Tempat : Ruang Laboratorium Komputer, Komplek Badan Diktat Provinsi Jawa Tengah di Srondol Kulon, Banyumanik Semarang.

Sistem Tes : Materi Ujian akan diberikan dengan sistem Tes Menggunakan Media Komputer (TMMK).

Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah meliputi:

  1. Tingkat I bagi PNS yang memiliki ijasah SLTP dan SLTA/Diploma I
  2. Tingkat II bagi PNS yang memiliki ijasah Diploma II/Diploma III
  3. Tingkat III bagi PNS yang memiliki ijasah Diploma IV/S.1
  4. Tingkat IV bagi PNS yang memiliki ijasah S-2 atau S-3
  5. Materi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah TA. 2017 antara lain :
  6. Tingkat I & Tingkat II meliputi Ujian TKD dan TKB;
  7. Tingkat III meliputi Ujian TKD/TKB dan Pembuatan Karya Tulis ;
  8. Tingkat IV meliputi ujian TKD/TKB, pembuatan karya tulis dan presentasi;
  9. Materi Ujian meliputi :
  10. Tes Kompetensi Dasar (TKD) meliputi :
    • Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) : 20 soal;
    • Tes Intelegensi Umum (TIU) : 20 soal;
    • Tes Karakteristik Pribadi (TKP) : 20 soal.

Surat Edaran lengkap dapat diunduh DISINI

PENGUMUMAN HASIL UJI GAGASAN SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

PENGUMUMAN

HASIL UJI GAGASAN SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 07/PANSEL JPT/VIII/2017

 

 

Berdasarkan Berita Acara Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Kebumen Nomor 06/PANSEL JPT/VIII/2017 tanggal 5 September  2017,  Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Kebumen dengan ini menetapkan :

  1. Pelamar yang dinyatakan lulus Uji Gagasan adalah mereka yang tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini;
  2. Keputusan Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Kebumen tidak dapat diganggu gugat.

 

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk menjadikan maklum .

 

Pengumuman Lengkap dapat diunduh disini

PENGUMUMAN HASIL UJI KOMPETENSI SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN.

PENGUMUMAN

HASIL UJI KOMPETENSI SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 05/PANSEL JPT/VIII/2017

 

 

Berdasarkan Berita Acara Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Kebumen Nomor 04/PANSEL JPT/VIII/2017 tanggal 31 Agustus  2017,  Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Kebumen dengan ini menetapkan :

  1. Pelamar yang dinyatakan lulus Uji Kompetensi adalah mereka yang tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini ;
  2. Pelamar yang dinyatakan lulus Uji Kompetensi wajib mengikuti Uji Gagasan yang akan dilaksanakan pada Hari Senin, 4 September 2017, bertempat di Hotel Candisari, Jl. Raya Timur Km. 2 Karanganyar Kebumen, mulai pukul 08.00 WIB s.d. Selesai.
  3. Keputusan Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Kebumen tidak dapat diganggu gugat.

 

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk menjadikan maklum .

 

 

Pengumuman Lengkap dapat diunduh disini

SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN DIREKTUR RSDS

 

Pemerintah Kabupaten Kebumen mengundang Abdi Negara untuk mengikuti seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dan Direktur RSUD dr. Soedirman Kab. Kebumen. Adapun Jabatan yang akan di isi yaitu :

  1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
  2. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
  3. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
  4. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
  5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
  6. Direktur RSUD dr. Soedirman

*) Pengumuman lengkap  Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dapat diunduh di sini atau disini

*) Pengumuman lengkap Seleksi Direktur RSUD dr. Soedirman dapat diunduh di sini atau disini

 

Pelatihan serta Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Berdasarkan Program Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2017, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

  1. Bahwa salah satu point rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terhadap Pemerintah Kabupaten Kebumen adalah peningkatan kemampuan dan kapasitas SDM aparatur ASN khususnya dalam hal pengadaan barang/ jasa pemerintah (PBJ).
  2. Bahwa Pemerintah Kabupaten Kebumen pada tahun 2017 ini melalui BKPPD Kabupaten Kebumen akan menyelenggarakan Pelatihan Teknis Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah serta dilanjutkan dengan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaaan Barang/ Jasa Pemerintah yang difasilitasi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Jakarta;
  3. Bahwa Pelatihan PBJ tersebut direncanakan akan dilaksanakan pada bulan September 2017 dengan target peserta pelatihan sebanyak 100 (seratus) orang (daftar alokasi peserta terlampir);
  4. Bahwa ujian sertifikasi keahlian PBJ akan dilaksanakan setetah selesai pelatihan (untuk waktu dan tempat pelaksanaan akan ditentukan lebih lanjut). Ujian akan diikuti oleh 150 (seratus lima puluh) orang yang terdiri dari peserta pelatihan dan peserta tambahan yang pernah mengikuti pelatihan pada tahun sebelumnya yang belum lulus ujian sertifikasi;
  5. Bahwa sesuai dengan hasil konsultasi dan ketentuan terbaru dari LKPP Jakarta, maka talon peserta pelatihan/ ujian sertifikasi wajib/ harus terdaftar dan terverifikasi oleh sistem LKPP Jakarta;
  6. Bahwa guna memperlancar persiapan kami agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik, maka dimohon bantuan Saudara untuk menugaskan dan mengirimkan biodata ASN di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Saudara sesuai daftar alokasi terlampir (Lampiran 1) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  7. Belum memiliki Sertifikat Nasional Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
  8. Dibutuhkan/ diproyeksikan oleh OPD dalam hal pengadaan barang/ jasa pemerintah;
  9. Calon peserta yang akan diikutkan pelatihan harus benar-benar calon peserta yang potensial dan serius untuk mengikuti pelatihan;
  10. Pejabat/ staf yang belum pernah mengikuti pelatihan;
  11. Mampu dan terbiasa mengoperasikan komputer dan Internet.
  12. Daftar atokasi calon peserta ujian sertifikasi tambahan sebanyak 50 orang (seperti Lampiran 2) adalah peserta yang pernah mengikuti pelatihan serta ujian sertifikasi PBJ dan belum lulus. Bahwa data calon peserta pelatihan/ ujian agar dikirimkan ke Bidang Diktat BKPPD Kabupaten Kebumen selambat-lambatnya akhir Juni 2017 dengan kelengkapan berkas:
  13. Biodata peserta yang telah diisi (bisa dicopy jika peserta lebih dari 1);
  14. Pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah ukuran 3×4 sebanyak 3 lembar dan 4×6 sebanyak 3 lembar;
  15. Soft copy pas foto (file dalam format gambar jpg/jpeg) yang dikirim ke Bidang Diktat BKPPD Kabupaten Kebumen atau via email ke fatkhulmuslimin@gmail.com,
  16. Surat penugasan dari Pimpinan OPD;
  17. Semua isian dalam formulir biodata wajib diisi.

 

 

Surat lengkap Unduh Disini

 

Penetapan Jam kerja Bulan Ramadhan 1438H/Puasa Tahun 2017

Sehubung dengan datangnya Bulan Ramadhan/Puasa 1438 H/2017, sesuai Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 684 Tahun 2016, Nomor 302 Tahun 2016 dan SKB/02/MENPAN-RB/11/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2016, Nomor SKB 109 Tahun 2016, Nomor 01/SKB/MENPAN/04/2016 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2017 serta untuk menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 061.2/0006817, tanggal 10 Mei 2017, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

  • Pelaksanan jam kerja untuk 5 atau 6 hari kerja pada bulan Ramadhan berjumlah 32,5 jam dalam 1 (satu) minggu dengan ketentuan kerja sebagai berikut:
  • Bagi Instansi Yang Melaksanakan 5 Hari Kerja sebagai berikut:
  1. Hari Senin s.d. Hari Kamis : Pukul 07.30 – 14.45 WIB.
  2. Hari Jum’at : Pukul 07.30 – 11.00 WIB.
  • Bagi Instansi Yang Melaksanakan 6 Hari Kerja sebagai berikut:
  1. Hari Senin s.d. Hari Kamis : Pukul 07.30 – 13.30
  2. Hari Jum’at : Pukul 07.30 – 11.00 WIB.
  3. Hari Sabtu : Pukul 07.30 – 12.30 WIB.
  • Pelaksanaan apel pagi menyesuaikan dengan ketentuan jam kerja pada bulan Ramadhan 1438 H/Tahun 2017.
  • Khusus untuk pelaksanaan kerja di lingkungan Sekolah, Rumah Sakit Daerah dan Unit/Balai Pelayanan Kesehatan agar menyesuaikan dengan ketentuan jam kerja dan kegiatan belajar mengajar yang berlaku dan mengatur pelaksanaan jam kerja tersendiri dalam satu minggu minimal 32,5 jam.
  • Diharapkan para Pimpinan OPD Pemerintah Kabupaten Kebumen memantau pelaksanaan tugas selama bulan Ramadhan serta tetap menjaga suasana yang kondusif dilingkungan kerja masing-masing.
  • Cuti Nyadran tidak diatur oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan pada bulan Mei 2017 karena terdapat libur diluar hari Sabtu dan Minggu sebanyak 3 hari sehingga waktu tersebut dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan nyadran oleh pegawai.
  • Sehubung dengan hal tersebut maka cuti nyadran tahun 2017 ditiadakan.

unduh disini

Penyerahan SK Kenaikan Pangkat Periode 01-04-2017

Jum’at, 31 Maret 2017 merupakan hari yang membahagiakan bagi 700 orang lebih Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Hal tersebut dikarenakan  telah dilaksanakanya penyerahan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat (SK-KP) Pegawai Negeri SIpil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Penyerahan SK tersebut, langsung disampaikan secara simbolis oleh Bupati Kebumen Ir.H. M. Yahya Fuad, S.E.. Jumlah usul kenaikan pangkat PNS periode 1 April 2017  sebanyak 814 PNS,  sampai dengan saat ini sudah mendapatkan Nota Persetujuan Kepala Kantor Regional I BKN dan penerbitan Surat Keputusan tentang Kenaikan Pangkat sejumlah 724 PNS atau (88,94% ). Usulan yang belum terselesaikan sejumlah 90 berkas  akan diproses  nota persetujuannya oleh BKN sepanjang memenuhi persyaratan dan diterbitkan Keputusan Kenaikan Pangkatnya periode 01 April 2017, usulan yang belum terselesaikan sebanyak 90 PNS dengan rincian tiga puluh lima (35) PNS golongan IV/a dan IV/b ,  masih dalam proses di Kanreg I BKN Yogyakarta ; dan lima puluh lima (55) PNS golongan III/d ke bawah masih dalam proses di Kantor Regional I BKN Yogyakarta.

Kenaikan Pangkat PNS merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS yang bersangkutan terhadap negara. Harapan kedepan bahwa Kenaikan Pangkat sebagai motivasi kepada PNS untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya. Agar Kinerja PNS dapat terukur Bupati Kebumen dengan SE No: 863/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS tahun 2016 dan Sasaran Kinerja Pegawai Tahun 2017 di Lingkungan Pemkab Kebumen menegaskan bahwa :

  1. Setiap PNS wajib membuat Sasaran Kinerja Pegawai, Pengukuran Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai Tahun 2016 secara online dengan SIMPEG.
  2. Setiap PNS wajib membut SKP Tahun 2017 di SKPD baru secara online dengan SIMPEG dimana butir-butir uraian pekerjaan , target pekerjaan, anggaran dan nama pejabat penilai dalam SKP 2017 harus sama dengan Perda No. 7 Tahun 2016.
  3. Bupati dapat menjatuhkan sanksi disiplin kepada PNS yang tidak dapat mencapai sasaran kerja, sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Diingatkan pula kepada PNS yang akan menerima SK Kenaikan Pangkat agar lebih bersemangat dalam bekerja dan senantiasa meningkatkan profesionalisme sehingga pelayanan publik dapat semakin meningkat dan menegakan disiplin pegawai sesuai PP 53 tahun 2010, agar dapat terwujud aparatur negara yang bersih dan berwibawa..