Kabupaten Kebumen
Kepala BKD Kab. Kebumen


SUPRIYANDONO,S.H

Salam Kepegawaian!

Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai

Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai

SURAT EDARAN NO. 800/487 TENTANG PELAKSANAAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Menindaklanjuti Peraturan Bupati Kebumen Nomor 76 Tahun 2015
tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 76 Tahun 2015 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :
1.Peraturan Bupati Kebumen Nomor 76 Tahun 2015 tentang Kode Etik Pegawai
Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 76 Tahun 2015 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen ditetapkan dengan maksud untuk memberikan pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan dan ucapan bagi PNS dalam melaksanakan tugasnya serta pergaulan hidup sehari-hari;
2.Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar memedomani Peraturan Bupati Kebumen Nomor 76 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 30 Tahun 2017 dalam penegakkan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

Surat Edaran Lengkap dapat diunduh disini

(REUPLOAD) Surat Edaran Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen

A. DASAR

  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri, Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah daerah;
  2. Peraturan Gubernur Jawa tengah Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinasi Jawa tengah;
  3. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2009 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan ,Pemerintah Kabupaten Kebumen;
  4. Keputusan Bupati Kebumen Nomor 060/573/KEP/2014 Tahun 2014 tentang Jadwal Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

B. KEBIJAKAN

  • Pengaturan Pakaian Dinas, Atribut serta Kelengkapannya berpedoman pada Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2009 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

Unduh Surat Edaran Penggunaan Pakaian Dinas

Surat Edaran Tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 861.5/11716/2016 tanggal 6 Desember 2016 perihal Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya disampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Dasar

  1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
  4. Surat Sekretaris Militer Presiden Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Nomor B-1796 /Sesmilpres /GT.00.03/11/2016 tanggal 29 November 2016 tentang Prosedur Pemberian Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
  5. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 861.5/11716/2016 tanggal 6 Desember 2016 perihal Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya.

B. Kebijakan

  1. bahwa setiap warga negara berhak memajukan, memperjuangkan, dan memperoleh kesempatan yang sama dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara sehingga patut mendapatkan penghargaan atas jasa-jasa yang telah didarmabaktikan bagi kejayaan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen agar selektif dalam menyampaikan dattar nominatif usulan Satya Lancana Karya Satya;

C. Persyaratan UsuIan Satyalancana Karya Satya

  1. Syarat Umum yang terdiri atas:
  • WNI atau seseorang yang bcrjuang di Wilayah NKRI;
  • memiliki integritas moral dan keteladanan;
  • berkelakuan baik dan berjasa terhadap bangsa dan negara;
  • setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara; dan
  • tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperolch kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang dianeam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

 

Surat Edaran lengkap dapat diunduh disini

Penyerahan Tali Asih kepada PNS yang memasuki masa pensiun TMT 01 AGUSTUS 2017

Sebagai wujud penghargaan kepada PNS yang akan memasuki masa purna tugas pada hari ini senin, 17 juli 2017, pada upacara 17 an, telah dilaksanakan penyerahan Tali Asih dari Korpri, piagam penghargaan, SPP THT/Taspen serta Kartu Identitas Pensiun (KARIP) oleh Bupati Kebumen kepada 52 PNS yang akan memasuki pensiun TMT 1 agustus 2017.
Dari 52 PNS tersebut, 46 orang pensiun BUP dan 6 orang pensiun APS.
Adapun rincian ya adalah :
1 orang dlm jabatan administrator /es 3
2 orang dlm jabatan pengawas / es 4
1 orang eselon 5
1 orang fungsional dokter
1 orang fungsional penilik
32 orang fungsional guru
dan 14 orang pelaksana/staf

PENAMBAHAN CUTI BERSAMA HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 2017/1438 HIJRIYAH

PENAMBAHAN CUTI BERSAMA HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 2017/1438 HIJRIYAH

  1. Bahwa telah ditetapkannya hari Jum’at, tanggal 23 Juni 2017 Sebagai Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 2017/1438 Hijriyah, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 tentang Cuti Bersama Tahun 2017 tertanggal 15 Juni 2017;
  2. Bahwa pelaksanaan hari Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 2017/1438 Hijriyah tersebut merupakan penambahan cuti bersama yang sudah ditetapkan sebelumnya berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 684 Tahun 2016, Nomor 302 Tahun 2016, Nomor SKB/02/Menpan-RB/11/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2016, Nomor SKB 109 Tahun 2016, Nomor 01/SKB/MENPANRB/04/2016 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2017;
  3. Bahwa bagi unit atau satuan kerja organisasi yang berfungsi memberikan layanan langsung kepada masyarakat luas, antara lain, rumah sakit, puskesmas, telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, dan unit pelayanan lain yang sejenis, pimpinan unit atau satuan kerja yang bersangkutan agar mengatur penugasan pegawai pada hari libur tersebut, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya;
  4. Bahwa setiap pimpinan instansi pemerintah agar melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan cuti bersama tersebut, dan hendaknya diambil langkah-langkah peningkatan disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  5. Penambahan cuti bersama hari raya tahun 2017/1438 Hijriyah tidak mengurangi hak cuti tahunan Pegawai Negeri Sipil.

surat edaran unduh disini