Kabupaten Kebumen
Kepala BKD Kab. Kebumen


SUPRIYANDONO,S.H

Salam Kepegawaian!

Bidang Pengembangan dan Informasi kepegawaian

Bidang Pengembangan dan Informasi kepegawaian

SURAT EDARAN NO. 800/487 TENTANG PELAKSANAAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Menindaklanjuti Peraturan Bupati Kebumen Nomor 76 Tahun 2015
tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 76 Tahun 2015 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :
1.Peraturan Bupati Kebumen Nomor 76 Tahun 2015 tentang Kode Etik Pegawai
Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 76 Tahun 2015 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen ditetapkan dengan maksud untuk memberikan pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan dan ucapan bagi PNS dalam melaksanakan tugasnya serta pergaulan hidup sehari-hari;
2.Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar memedomani Peraturan Bupati Kebumen Nomor 76 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 30 Tahun 2017 dalam penegakkan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

Surat Edaran Lengkap dapat diunduh disini

Penyerahan Tali Asih kepada PNS yang memasuki masa pensiun TMT 01 AGUSTUS 2017

Sebagai wujud penghargaan kepada PNS yang akan memasuki masa purna tugas pada hari ini senin, 17 juli 2017, pada upacara 17 an, telah dilaksanakan penyerahan Tali Asih dari Korpri, piagam penghargaan, SPP THT/Taspen serta Kartu Identitas Pensiun (KARIP) oleh Bupati Kebumen kepada 52 PNS yang akan memasuki pensiun TMT 1 agustus 2017.
Dari 52 PNS tersebut, 46 orang pensiun BUP dan 6 orang pensiun APS.
Adapun rincian ya adalah :
1 orang dlm jabatan administrator /es 3
2 orang dlm jabatan pengawas / es 4
1 orang eselon 5
1 orang fungsional dokter
1 orang fungsional penilik
32 orang fungsional guru
dan 14 orang pelaksana/staf

PENAMBAHAN CUTI BERSAMA HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 2017/1438 HIJRIYAH

PENAMBAHAN CUTI BERSAMA HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 2017/1438 HIJRIYAH

  1. Bahwa telah ditetapkannya hari Jum’at, tanggal 23 Juni 2017 Sebagai Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 2017/1438 Hijriyah, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 tentang Cuti Bersama Tahun 2017 tertanggal 15 Juni 2017;
  2. Bahwa pelaksanaan hari Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 2017/1438 Hijriyah tersebut merupakan penambahan cuti bersama yang sudah ditetapkan sebelumnya berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 684 Tahun 2016, Nomor 302 Tahun 2016, Nomor SKB/02/Menpan-RB/11/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2016, Nomor SKB 109 Tahun 2016, Nomor 01/SKB/MENPANRB/04/2016 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2017;
  3. Bahwa bagi unit atau satuan kerja organisasi yang berfungsi memberikan layanan langsung kepada masyarakat luas, antara lain, rumah sakit, puskesmas, telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, dan unit pelayanan lain yang sejenis, pimpinan unit atau satuan kerja yang bersangkutan agar mengatur penugasan pegawai pada hari libur tersebut, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya;
  4. Bahwa setiap pimpinan instansi pemerintah agar melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan cuti bersama tersebut, dan hendaknya diambil langkah-langkah peningkatan disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  5. Penambahan cuti bersama hari raya tahun 2017/1438 Hijriyah tidak mengurangi hak cuti tahunan Pegawai Negeri Sipil.

surat edaran unduh disini

Surat Cuti Bersama 2017 dan Edaran Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Tahun 2016

Berikut kami sampaikan link internet dan file surat sekda tentang cuti bersama tahun 2017 dan surat edaran sekda tentang penilaian prestasi kerja PNS 2016. Surat tsb dapat dicetak dikantor dan akan juga kami kirim (menyusul).
Lengkapnya sebagai berikut:

edaran ppkp 2016
edaran cuti bersama 2017

dengan gambar sebagai berikut :
Selengkapnya

SOSIALISASI INOVASI PELAYANAN PUBLIK BKD KAB. KEBUMEN TAHUN 2016

SOSIALISASI INOVASI PELAYANAN PUBLIKSosialisasi Inovasi Pelayanan Publik BKD Kab. Kebumen terdiri dari 5 (lima) kegiatan sebagai berikut :

  • SI JEMBOL (Administrasi Pensiun Jemput Bola)
    • Merupakan Inovasi proses administrasi pension pegawai dengan metode Jemput Bola yaitu BKD mendatangi SKPD untuk melakukan pemberkasan administrasi pensiun
    • Tujuannya : para PNS yang akan pensiun tidak perlu bersusah payah untuk mengurus administrasi pensiun, cukup menyiapkan berkas-berkas di SKPD masing-masing.
  • YANTO GALA (Pelayanan Otomatis Gaji Berkala)
    • Merupakan Inovasi proses administrasi Kenaikan Gaji Berkala menggunakan basis data SIMPEG dimana SK Gaji Berkala dicetak langsung dari aplikasi SIMPEG sehingga SKPD tidak perlu mengusulkan Kenaikan Gaji Berkala ke BKD.
    • Tujuannya :
      • mengurangi berkas (paperless),
      • waktu proses relatif lebih cepat dan mudah;
      • meminimalisir kesalahan penghitungan masa kerja dan gaji.
  • RAJAWALI (Sasaran Kerja Pegawai Online)
    • Adalah Inovasi Pelayanan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan dengan SKP ONLINE dalam aplikasi SIMPEG
    • Tujuannya :
    • proses pembuatan SKP tidak adalagi  salah hitung atau ketik,
    • Pengelolaan dokumen/arsip menjadi rapi dan teratur,
    • arsip/nilai SKP dan Penilaian prestasi kerja PNS tahun lalu dapat dilacak dalam SIMPEG dan;
    • proses tepat waktu
  • YANTI ON (Pelayanan Cuti PNS Online)
    • Adalah Pelayanan cuti dilaksanakan dengan memanfaatkan aplikasi SIMPEG
    • Tujuannya :
    • Pengelolaan dokumen/arsip SK cuti menjadi rapi dan teratur memakai SIMPEG
    • arsip menjadi rapi dan terdata sehingga mudah dikerjakan oleh ARSIPARIS
    • penyerahan SK cuti asli tepat waktu
  • NASI PENGGEL (Pelayanan Administrasi Izin Penggunaan Gelar Online)
    • Adalah Pelayanan administrasi pengurusan Surat Izin Penggunaan Gelar menggunakan aplikasi SIMPEG
    • Tujuannya :
    • Pengelolaan dokumen/arsip Surat Ijin Penggunaan Gelar menjadi rapi dan teratur, arsip rapi terdata sehingga mudah dikerjakan oleh ARSIPARIS.
    • Tidak ada keterlambatan pengajuan/usul Izin Penggunaan Gelar
    • Memperpendek birokrasi
    • Menghemat tenaga, waktu dan biaya
    • Diserahkan tepat waktu kepada petugas SKPD

Materi dapat diunduh disini

Surat Edaran Cuti Alasan Penting Untuk Menjalankan Ibadah Haji

Dalam rangka pelaksanaan cuti alasan penting untuk menjalankan ibadah haji bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Bahwa Permendagri Nomor 41 Tahun 2015 Pasal 2 dan 7, mengatur izin ke luar negeri untuk melaksanakan ibadah haji menggunakan cuti alasan penting dan diberikan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender, yaitu sejak hari kelima sebelum keberangkatan (H-5) sampai dengan hari kelima setelah kepulangan (H+5).
  2. Pengajuan cuti haji dapat dilakukan dengan cara mengirim berkas/surat, dengan kelengkapan :
  3. Surat pengantar dari Kepala SKPD kepada Yth. Bupati Kebumen Cq. Kepala BKD Kabupaten Kebumen
  4. Surat permintaan cuti karena alasan penting seperti Lampiran XII SE Kepala BAKN Nomor 01/SE/21977, tanggal 25 Februari 1977
  5. Foto kopi SK kenaikan pangkat terakhir
  6. Foto kopi surat keterangan yang memuat nama peserta ibadah haji, kloter pemberangkatan, dan kabupaten/kota pemberangkatan
  7. Foto kopi setoran lunas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)
  8. Foto kopi jadwal keberangkatan/kloter.
  9. Pengajuan cuti haji dapat juga dilakukan secara online, dengan ketentuan :
  10. Sekretaris / Kepala Tata Usaha / Kasubbag Umum Kepegawaian mengisi data pada website http://simpeg.kebumenkab.go.id (menu proses; cuti pegawai)
  11. Berkas pendukung sama seperti pengajuan cuti haji biasa
  12. Berkas pendukung difoto atau discan, kemudian dikirim lewat email ke alamat bkd_kab_kebumen@yahoo.com (judul/caption email : cuti).
  13. Apabila di SKPD Saudara terdapat Pejabat Struktural atau Kepala Sekolah yang melakukan ibadah haji, dimohon agar Saudara segera mengusulkan Pejabat Pelaksana Harian (PLH).

Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 

Unduh Surat Edaran Cuti Alasan Penting Untuk Menjalankan  Ibadah Haji

Jika Terbukti Terlambat dan Bolos, PNS Kebumen Siap Diberi Sanksi

KEBUMEN (KRjogja.com) – Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kebumen yang terlambat masuk kerja ataupun membolos akan mendapatkan sanksi berupa pemotongan tunjangan penghasilan pegawai (TPP). Namun penerapan aturan tersebut baru akan dimulai tahun 2017 mendatang, setelah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kebumen selesai menyiapkan perangkat keras pendukungnya dengan dana APBD Perubahan 2016 Kebumen.

” Untuk menerapkan rencana itu kami harus melakukan pengadaan sarana penunjangnya berupa ‘finger print’ terlebih dahulu dengan dana APBD Perubahan 2016 Kebumen di bulan September 2016 mendatang,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kebumen, Suprihandono SH, di Pendopo Rumah Dinas Bupati Kebumen, Kamis (14/07/2016).

Menurut Supriyandono, finger print atau perangkat elektronik pemantau sidik jari pegawai tersebut harus disediakan untuk mendapatkan bukti akurat tentang waktu kedatangan pegawai di kantornya.

Agar peralatan tersebut benar-benar siap pakai di tahun 2017 mendatang, proses pengadaan sampai pemasangan dan pengoperasiannya akan dilakukan secara matang terlebih dahulu agar tak terjadi kekeliruan di dalam pencatatan datanya.

Dijelaskan, finger print yang akan dipasang di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kebumen akan dihubungkan secara digital dengan kantor BKD Kebumen. Dengan demikian, setiap pegawai yang menyentuhkan ibu jarinya di perangkat tersebut akan langsung tercatat di layar monitor BKD Kebumen tentang data kedatangannya di kantor. (Dwi)

http://krjogja.com/web/news/read/2708/Jika_Terbukti_Terlambat_dan_Bolos_PNS_Kebumen_Siap_Diberi_Sanksi

Indisipliner, Tujuh PNS Kena Hukuman

KEBUMEN – Sebanyak tujuh pegawai negeri sipil (PNS) dikenai hukuman karena melakukan pelanggaran disiplin. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kebumen pun terus menekan pelanggaran disiplin pada 2015 dan hingga April ini nihil.

‘’PNS yang melakukan pelanggaran pada 2015 sudah diproses serta diberi hukuman,’’ kata Kepala BKD Kabupaten Kebumen Supriyandono. Hukuman itu berupa penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun dua orang, penurunan pangkat selama tiga tahun untuk tiga orang, dan pembebasan jabatan sebanyak dua orang.

Adapun jumlah PNS di lingkungan Pemkab Kebumen per 31 Maret ada 13.751 orang, sehingga pelanggaran disiplin pada 2015 itu hanya nol koma sekian persen saja. Pihaknya selalu mendorong aparat sipil negara meningkatkan profesionalismenya melalui Diklat struktural dan fungsional.

Lebih lanjut, PNS memiliki hak dan kewajiban sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Di mana kewajiban pimpinan baik eselon terendah sampai eselon tertinggi wajib melakukan pengawasan melekat (waskat).

Pengawasan tersebut efektif karena dilakukan langsung oleh atasan dengan bawahan. Diharapkan, waskat berjalan baik setiap harinya. Ketika PNS melakukan kesalahan, maka penanganannya berada di Inspektorat.

‘’Misalnya tidak masuk lebih 46 hari berturut dengan akumulasi selama satu tahun bisa diberhentikan tidak dengan hormat. Kendati demikian ada tahapannya. Dari enam hari berturut-turut tidak masuk ditegur terlebih dahulu,’’ kata Supriyandono.

Atasan Langsung

Mekanisme pemeriksaannya dari atasan langsung. Untuk eselon tiga diperiksa oleh eselon dua. Hingga pada tahap menghukum, kata dia, dibentuk tim adhok yang beranggotakan Inspektorat, Bagian Hukum, atasan langsung dan BKD.

Dari laporan hasil pemeriksaan itu lantas disidang oleh tim sengketa kepegawaian yang dipimpin Sekda. Kemudian diajukan untuk diputuskan. Ia mengimbau pegawai melaksanakan tugas di mana pun berada dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. ‘’Insya Allah keberhasilan menyertai dan bermanfaat bagi masyarakat,’’ tandasnya.

Dijelaskannya, PNS telah diberi berbagai kemudahan. Bahkan saat pensiun mendapatkan kemudahan berupa pelayanan proaktif. Dengan adanya pelayanan tersebut, PNS yang pensiun tidak perlu mengurus Taspen ke Purwokerto. Pasalnya BKD telah bekerjasama dengan PT Taspen dan DPPKAD.

Di mana tanggal 17 sebelum terhitung mulai tanggal sudah terima SK pensiun, termasuk bukti klaim Taspen di bank yang dituju dapat diambil di BKD. Sementara itu, menyusul adanya program antirokok dari bupati Yahya Fuad-Yazid Mahfudz, sebelumnya sudah ada surat edaran yang sifatnya hanya imbauan.

Supriyandono yang sudah berhenti merokok sejak 28 September 1993 itu lantas memberi trik agar terlepas dari kebiasan kurang baik tersebut. ‘’Yang penting niat dulu. Kemudian katakan tidak untuk merokok,’’ jelasnya sembari menambahkan, anjuran tersebut disampaikan saat apel dan rapatrapat dinas. (K5-42)

 

sumber : suaramerdeka.com

http://kebumenkab.go.id/index.php/public/news/detail/4183

Buku Profil Kepegawaian Tahun 2017

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Buku profil Badan kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten  Kebumen Tahun 2017 dapat diterbikan .

  Buku profil kepegawaian merupakan bentuk pelaporan yang disusun dalam rangka memberikan informasi sekaligus publikasi tentang kepegawaian dalam rangka membantu percepatan program  Reformasi Birokrasi.

  Buku profil ini berisi rekaman jejak Pegawai Negeri sipil pemerintah kabuten Kebumen pada awal tahun 2017 yang disajikan dalam bentuk tabel dan dilengkapi dengan diagram atau grafik yang merupakan salah satu manifestasi dari beberapa tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Kebumen

  Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik pengambil kebijakan, instansi Pusat dan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, dan pihak lain yang membutuhkan.

 

Berikut kami sampaikan link terkait

  1. Buku profil kepegawaian tahun 2017 dapat didownload disini
  2. Buku profil kepegawaian tahun 2016 dapat didownload disini
  3. Buku profil kepegawaian tahun 2015 dapat didownload disini
  4. Buku profil kepegawaian tahun 2014 dapat didownload disini