Kabupaten Kebumen
KEPALA BKPPD KAB. KEBUMEN

Drs. ASEP NURDIANA, M.Si.

Haris Setyawan

Bupati Kebumen Lantik 897 Pejabat Struktural

KEBUMEN,  – Di penghujung tahun 2016, Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad melantik sebanyak 897 pejabat struktural di jajaran Pemkab Kebumen. Pengukuhan dan pengangkatan pejabat struktural berlangsung di Alun-alun Kebumen, Sabtu (31/12).

Para pejabat yang dilantik terdiri atas pejabat eselon II, III, IV dan V. Mereka mengisi perubahan organisasi perangkat daerah (OPD) yang baru. Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) eselon II sebanyak 26, jabatan eselon IIIa mutasi (58) dan promosi sebanyak 9 orang. Jabatan eselon IIIb yang mutasi sebanyak 74 orang, yang promosi 25 dan promosi fungsional ke eselon III sebanyak 2 orang.

Kemudian eselon IVa mutasi jabatan 432 orang, promosi 10 orang dan promosi fungsional 14 orang. Jabatan eselon IVb mutasi jabatan 144 promosi staf ke eselon IV 9 orang, dan promosi fungsional 6 orang. Sedangkan eselon Va mutasi sebanyak 43 orang, sedangkan promosi dari staf ke eselon Va sebanyak 5 orang.

Berdasarkan keputusan Bupati Kebumen Nomor: 821.2/01/2016, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dijabat Sabar Irianto, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Tri Haryono, Asisten Administrasi Widiatmoko. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Budhi Santoso, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Suwedi, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia RAI Ageng Sulistyo Handoko.

Sekretaris DPRD Siti Kharisah, Inspektur Mahmud Fauzi Kepala Dinas Kesehatan Yohanita Rini Kristiani. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Slamet Mustolkhah, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Suhartomo, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dwi Suliyanto.

Lelang Jabatan

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Ir Pudjirahaju, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nugroho Tri Waluyo, Kepala Dinas Perhubungan Maskhemi, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Hery Setyanto. Kepala Dinas Permberdayaan Masyarakt dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Amirudin.

Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Azam Fatoni, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan La Ode Haslan, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Djoenedi Fatchurahman. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Supriyandono. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dyah Woro Palupi. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Supangat.

Pengukuhan dan pengangkatan dihadiri oleh Wakil Bupati Kebumen KH Yazid Mahfudz, Ketua DPRD Kebumen Cipto Waluyo, dan jajaran Forkompinda Kebumen. Dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada, tiga kepala dinas masih belum terisi yakni Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Informasi dan Komunikasi dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. “Nantinya kepala tiga dinas ini diisi melalui lelang jabatan,” ujar Bupati Mohammad Yahya Fuad. (Supriyanto/CN38/SM Network)suaramerdeka.com

Surat Cuti Bersama 2017 dan Edaran Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Tahun 2016

Berikut kami sampaikan link internet dan file surat sekda tentang cuti bersama tahun 2017 dan surat edaran sekda tentang penilaian prestasi kerja PNS 2016. Surat tsb dapat dicetak dikantor dan akan juga kami kirim (menyusul).
Lengkapnya sebagai berikut:

edaran ppkp 2016
edaran cuti bersama 2017

dengan gambar sebagai berikut :
Selengkapnya

Kebumen Raih Inagara ; Jumlah Inovasi Publik 188 Buah

KEBUMEN – Berbagai inovasi pelayanan publik yang telah diluncurkan di kabupaten berslogan Beriman ini mengantarkan Kebumen meraih penghargaan inovasi administrasi negara (Inagara).

Penghargaan tersebut diberikan Lembaga Administrasi Negara (LAN) atas prestasi pemkab Kebumen dalam menciptakan terobosan atau inovasi terkait pelayanan publik (Inovik).

Bupati Yahya Fuad didampingi Wakil Bupati Yazid Mahfudz mengapresiasi prestasi pemkab Kebumen dalam bidang pelayanan publik tersebut.

“Kami berharap dapat menjadi pemicu dalam melayani masyarakat agar lebih baik lagi,” kata Bupati Fuad yang diamini Wakil Bupati Yazid di pendapa rumah dinas bupati usai mengikuti upacara Hari Kesaktian Pancasila di Alun-alun Kebumen, Sabtu (1/10).

Dalam kesempatan tersebut, bupati dan wakil bupati menunjukkan piala dan piagam penghargaan Inagara yang baru diterima di Jakarta baru-baru ini. Turut menyaksikan Sekda Adi Pandoyo serta para pejabat di lingkungan pemkab.

Bupati Fuad menyampaikan terima kasih atas kerja sama dan dukungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang terus semangat dan kreatif dalam menciptakan berbagai inovasi pelayanan publik.

Dekatkan Pelayanan

Selanjutnya Bupati Fuad meminta agar berbagai inovasi publik tersebut segera diaplikasikan. “Muaranya tentu untuk memberikan kemudahan serta mendekatkan pelayanan bagi masyarakat Kebumen,” imbuhnya.

Berbagai inovasi pelayanan publik yang telah diluncurkan di Kebumen, antara lain nota kesepahaman bersama atau MoU sertifikat tanah untuk seribu UMKM (Muttu 1000) yang diselenggarakan Bagian Tata Pemerintahan Setda, sistem informasi perizinan (Siperi) Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT), dan elektronik legal drafting (Elegan) oleh Bagian Hukum Setda.

Atas penghargaan Inagara itu menempatkan Kebumen sebagai kabupaten/kota nomor dua di Indonesia setelah Kabupaten Vak-vak, Propinsi Papua Barat dengan jumlah inovasi publik sebanyak 188 buah.

Adapun Kabupaten Vak-vak mencapai 200 buah. Di Jawa Tengah, Kebumen yang satu-satunya memiliki inovasi terbanyak pun berhasil meraih penghargaan Inovik Award.

Dan penghargaan tersebut melengkapi perolehan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan daerah. (K5-32)

sumber : suaramerdeka.com
http://kebumenkab.go.id/index.php/public/news/detail/4438

Ratusan Pegawai Kebumen Terima Kenaikan Pangkat

Kebumen,(sorotkebumen.com)–Sebanyak enam ratus delapan puluh satu pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan kabupaten Kebumen menerima surat keputusan (SK) kenaikan pangkat, Jumat (30/09/2016) di Pendopo Rumah Dinas Bupati Kebumen. Penyerahan dilakukan oleh Bupati Yahya Fuad, secara simbolis kepada 4 PNS dan selanjutnya diberikan oleh pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Menurut Kepala BKD Kebumen, Supriyandono, S.H, mengatakan, total usulan kenaikan pangkat PNS periode 1 Oktober 2016 sebanyak 788 namun baru 681 atau 86,4 persen yang sudah mendapatkan Nota Persetujuan Kepala Kantor Regional I BKN dan penerbitan Surat Keputusan tentang kenaikan pangkat.

“Sebanyak 107 PNS belum terselesaikan dengan rincian satu PNS golongan IV/C dalam proses penyelesaian di Badan Kepegawaian Negara Jakarta, 20 PNS golongan IVA dan IVB dalam proses di BKD Provinsi, dan 86 PNS golongan IIID kebawah dalam proses di kantor regional I BKN Yogyakarta,” kata Supri saat ditemui usai penyerahan SK.

Lanjut Supri, ke-107 PNS yang belum mendapatkan SK untuk tidak berkecil hati karena nantinya setelah SK turun bakal diberikan langsung oleh BKD.

“Semuanya bakal dapat cuma waktu pemberiannya berbeda karena yang 107 masih perlu kelengkapan administrasi,” tegasnya. (Lukman)

http://sorotkebumen.com/berita-kebumen-466-ratusan-pegawai-kebumen-terima-kenaikan-pangkat.html

Ini Susunan Formasi SKPD Baru Kebumen

Kebumen,(sorotkebumen.com)–Raperda pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (SOTK) disepakati 17 dinas dan empat badan. Keputusan tersebut dibacakan oleh Ketua DPRD H. Cipto Waluyo, S.KepNs setelah mendengarkan pandangan dan keputusan fraksi DPRD tentang Raperda tersebut, Selasa (6/9/2016).

Ketua DPRD Kebumen, H Cipto Waluyo, S.KepNs menegaskan kembali harapan seluruh fraksi agar pengisian pejabat harus segera dilakukan. Bupati diminta agar pejabat eselon nanti memang pejabat yang loyal, integritas, berprestasi dan tidak tercela.

“Raperda ini tinggal diajukan ke gubernur untuk dievaluasi,” tegasnya saat itu.

Pada SOTK perubahan tersebut, hanya Dinas Kesehatan yang tidak berubah. Penanaman modal serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang semula berupa badan kini berubah menjadi DINAS. Adapun dinas baru adalah Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup.

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informartika (Dishubkominfo) dipecah menjadi dua yakni Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi dan Informatika. Sedangkan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), selain dipecah menjadi dua juga berubah menjadi badan yakni Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta Badan Pendapatan Daerah.

Untuk dinas yang dipecah, berganti nama, maupun digabung adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana; Dinas Pertanian, Peternakan, dan Pangan; Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata; Dinas Perikanan; Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah; Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Sementara untuk badan disepakati ada empat, yaitu Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah; Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan Badan Pendapatan Daerah.

http://sorotkebumen.com/berita-kebumen-336-ini-susunan-formasi-skpd-baru-kebumen.html

Serahkan SK Penegrian, Ini Pesan Bupati untuk Para PNS Kebumen

KEBUMEN (kebumenekspres.com)- Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Kebumen diminta bekerja sepenuh hati. Hal itu ditegaskan oleh Bupati Kebumen HM Yahya Fuad, saat menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan PNS dan pengambilan sumpah PNS di Pendopo Bupati, Rabu (1/6/2016).

Sebagai PNS, kata Yahya Fuad, bekerja tidak hanya karena ukuran gaji yang diterimanya. Tetapi, bekerjalah dengan sepenuh hati, hati-hati dan jangann sesuka hati. “PNS memiliki tanggungjawab besar dalam mengemban amanah. Dalam bekerja harus diniati ibadah. Kita manfaatkan kekuasaan yang kita miliki ini untuk kesejahteraan masyarakat,” tegasnya, dihadapan para PNS baru.

Kepala para PNS baru, bupati berpesan, agar tidak mengkhianati amanat yang dipikulnya. “Dengan diambil sumpah berarti telah mengikatkan diri kepada negara, demi kesejahtetaan rakyat. Jangan khianati amanat ini,” tandasnya.

Sementara itu, sebanyak 195 orang menerima surat pengangkatan sebagai PNS. Jumlah tersebut berkurang dua orang karena dinyatakan tidak memenuhi syarat. “Seharusnya sebanyak 197 menerima SK pengangkatan, namun dua orang belum memenuhi syarat karena belum mengikuti diklat prajabatan,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kebumen, Supriyandono, usai acara penyerahan SK.

Supriyandono menjelaskan, terdapat 196 orang menerima SK pengangkatan sebagai PNS. Yaitu 163 orang PNS dari formasi honorer kategori II. Meliputi, 115 formasi guru, 24 formasi tenaga kesehatan dan 24 teknis administrasi lainnya.

Selanjutnya, 30 PNS dari pelamar umum formasi tahun anggaran 2014, dengan rincian 22 tenaga kesehatan dan 8 administrasi lainnya. Serta dua PNS dari formasi khusus tenaga dokter spesialis tahun formasi 2014 dan satu PNS dari honorer Kategori I.

PNS termuda yang baru dilantik atas nama Bhella Anatheiasandriyani, perekam medis RSUD Kebumen yang masih berusia 22 tahun. Sedangkan PNS tertua, Sudi Purwanto, tenaga teknis di Kelurahan Karanganyar, yang telah menginjak usia 55 tahun 8 bulan.(ori)

http://www.kebumenekspres.com/2016/06/serahkan-sk-ini-pesan-bupati-untuk-para.html

Jika Terbukti Terlambat dan Bolos, PNS Kebumen Siap Diberi Sanksi

KEBUMEN (KRjogja.com) – Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kebumen yang terlambat masuk kerja ataupun membolos akan mendapatkan sanksi berupa pemotongan tunjangan penghasilan pegawai (TPP). Namun penerapan aturan tersebut baru akan dimulai tahun 2017 mendatang, setelah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kebumen selesai menyiapkan perangkat keras pendukungnya dengan dana APBD Perubahan 2016 Kebumen.

” Untuk menerapkan rencana itu kami harus melakukan pengadaan sarana penunjangnya berupa ‘finger print’ terlebih dahulu dengan dana APBD Perubahan 2016 Kebumen di bulan September 2016 mendatang,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kebumen, Suprihandono SH, di Pendopo Rumah Dinas Bupati Kebumen, Kamis (14/07/2016).

Menurut Supriyandono, finger print atau perangkat elektronik pemantau sidik jari pegawai tersebut harus disediakan untuk mendapatkan bukti akurat tentang waktu kedatangan pegawai di kantornya.

Agar peralatan tersebut benar-benar siap pakai di tahun 2017 mendatang, proses pengadaan sampai pemasangan dan pengoperasiannya akan dilakukan secara matang terlebih dahulu agar tak terjadi kekeliruan di dalam pencatatan datanya.

Dijelaskan, finger print yang akan dipasang di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kebumen akan dihubungkan secara digital dengan kantor BKD Kebumen. Dengan demikian, setiap pegawai yang menyentuhkan ibu jarinya di perangkat tersebut akan langsung tercatat di layar monitor BKD Kebumen tentang data kedatangannya di kantor. (Dwi)

http://krjogja.com/web/news/read/2708/Jika_Terbukti_Terlambat_dan_Bolos_PNS_Kebumen_Siap_Diberi_Sanksi

Indisipliner, Tujuh PNS Kena Hukuman

KEBUMEN – Sebanyak tujuh pegawai negeri sipil (PNS) dikenai hukuman karena melakukan pelanggaran disiplin. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kebumen pun terus menekan pelanggaran disiplin pada 2015 dan hingga April ini nihil.

‘’PNS yang melakukan pelanggaran pada 2015 sudah diproses serta diberi hukuman,’’ kata Kepala BKD Kabupaten Kebumen Supriyandono. Hukuman itu berupa penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun dua orang, penurunan pangkat selama tiga tahun untuk tiga orang, dan pembebasan jabatan sebanyak dua orang.

Adapun jumlah PNS di lingkungan Pemkab Kebumen per 31 Maret ada 13.751 orang, sehingga pelanggaran disiplin pada 2015 itu hanya nol koma sekian persen saja. Pihaknya selalu mendorong aparat sipil negara meningkatkan profesionalismenya melalui Diklat struktural dan fungsional.

Lebih lanjut, PNS memiliki hak dan kewajiban sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Di mana kewajiban pimpinan baik eselon terendah sampai eselon tertinggi wajib melakukan pengawasan melekat (waskat).

Pengawasan tersebut efektif karena dilakukan langsung oleh atasan dengan bawahan. Diharapkan, waskat berjalan baik setiap harinya. Ketika PNS melakukan kesalahan, maka penanganannya berada di Inspektorat.

‘’Misalnya tidak masuk lebih 46 hari berturut dengan akumulasi selama satu tahun bisa diberhentikan tidak dengan hormat. Kendati demikian ada tahapannya. Dari enam hari berturut-turut tidak masuk ditegur terlebih dahulu,’’ kata Supriyandono.

Atasan Langsung

Mekanisme pemeriksaannya dari atasan langsung. Untuk eselon tiga diperiksa oleh eselon dua. Hingga pada tahap menghukum, kata dia, dibentuk tim adhok yang beranggotakan Inspektorat, Bagian Hukum, atasan langsung dan BKD.

Dari laporan hasil pemeriksaan itu lantas disidang oleh tim sengketa kepegawaian yang dipimpin Sekda. Kemudian diajukan untuk diputuskan. Ia mengimbau pegawai melaksanakan tugas di mana pun berada dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. ‘’Insya Allah keberhasilan menyertai dan bermanfaat bagi masyarakat,’’ tandasnya.

Dijelaskannya, PNS telah diberi berbagai kemudahan. Bahkan saat pensiun mendapatkan kemudahan berupa pelayanan proaktif. Dengan adanya pelayanan tersebut, PNS yang pensiun tidak perlu mengurus Taspen ke Purwokerto. Pasalnya BKD telah bekerjasama dengan PT Taspen dan DPPKAD.

Di mana tanggal 17 sebelum terhitung mulai tanggal sudah terima SK pensiun, termasuk bukti klaim Taspen di bank yang dituju dapat diambil di BKD. Sementara itu, menyusul adanya program antirokok dari bupati Yahya Fuad-Yazid Mahfudz, sebelumnya sudah ada surat edaran yang sifatnya hanya imbauan.

Supriyandono yang sudah berhenti merokok sejak 28 September 1993 itu lantas memberi trik agar terlepas dari kebiasan kurang baik tersebut. ‘’Yang penting niat dulu. Kemudian katakan tidak untuk merokok,’’ jelasnya sembari menambahkan, anjuran tersebut disampaikan saat apel dan rapatrapat dinas. (K5-42)

 

sumber : suaramerdeka.com

http://kebumenkab.go.id/index.php/public/news/detail/4183

Kebijakan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepegawaian dan tertib administrasi kepegawaian, Pemkab Kebumen menerbitkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kab. Kebumen Nomor 863/251, tanggal 26 Januari 2016, tentang Administrasi Kepegawaian. SE tersebut mengatur beberapa hal, diantaranya sebagai berikut :

  1. PNS yang hendak menggunakan hak cutinya wajib mengajukan permintaan secara tertulis kepada pekabat yang berwenang memberikan cuti melalui hierarki, kecuali cuti sakit, paling lambat dua minggu sebelum pelaksanaan cuti.
  2. Para Pimpinan SKPD/Unit Kerja setiap bulan wajib mengirim laporan mekanisme, daftar hadir karyawan dan tembusan SK Cuti PNS di Unit Kerjanya kepada Kepala BKD Kebumen paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.

Adapun berkas dapat didownload di link berikut:  SE administrasi kepegawaian

Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah TH 2016

Berdasar Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, disampaikan bahwa PNS yang memperoleh ijazah lebih tinggi dapat disesuaikan pangkatnya sesuai ketentuan yang berlaku setelah memenuhi persyaratan antara lain diangkat dalam jabatan yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh dan lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian ijazah.

Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  akan menyelenggarakan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (UKPPI) dan memfasilitasi penyelenggaraan UKPPI bagi PNS Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada tanggal 24 Februari 2016 bertempat di Semarang, untuk Surat Edaran Kepala BKD Kab Kebumen dapat di download di link ini ujian kppi