Kabupaten Kebumen
Kepala BKD Kab. Kebumen


SUPRIYANDONO,S.H

Salam Kepegawaian!

Penyerahan SK Kenaikan Pangkat Periode 01-04-2017

Jum’at, 31 Maret 2017 merupakan hari yang membahagiakan bagi 700 orang lebih Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Hal tersebut dikarenakan  telah dilaksanakanya penyerahan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat (SK-KP) Pegawai Negeri SIpil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Penyerahan SK tersebut, langsung disampaikan secara simbolis oleh Bupati Kebumen Ir.H. M. Yahya Fuad, S.E.. Jumlah usul kenaikan pangkat PNS periode 1 April 2017  sebanyak 814 PNS,  sampai dengan saat ini sudah mendapatkan Nota Persetujuan Kepala Kantor Regional I BKN dan penerbitan Surat Keputusan tentang Kenaikan Pangkat sejumlah 724 PNS atau (88,94% ). Usulan yang belum terselesaikan sejumlah 90 berkas  akan diproses  nota persetujuannya oleh BKN sepanjang memenuhi persyaratan dan diterbitkan Keputusan Kenaikan Pangkatnya periode 01 April 2017, usulan yang belum terselesaikan sebanyak 90 PNS dengan rincian tiga puluh lima (35) PNS golongan IV/a dan IV/b ,  masih dalam proses di Kanreg I BKN Yogyakarta ; dan lima puluh lima (55) PNS golongan III/d ke bawah masih dalam proses di Kantor Regional I BKN Yogyakarta.

Kenaikan Pangkat PNS merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS yang bersangkutan terhadap negara. Harapan kedepan bahwa Kenaikan Pangkat sebagai motivasi kepada PNS untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya. Agar Kinerja PNS dapat terukur Bupati Kebumen dengan SE No: 863/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS tahun 2016 dan Sasaran Kinerja Pegawai Tahun 2017 di Lingkungan Pemkab Kebumen menegaskan bahwa :

  1. Setiap PNS wajib membuat Sasaran Kinerja Pegawai, Pengukuran Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai Tahun 2016 secara online dengan SIMPEG.
  2. Setiap PNS wajib membut SKP Tahun 2017 di SKPD baru secara online dengan SIMPEG dimana butir-butir uraian pekerjaan , target pekerjaan, anggaran dan nama pejabat penilai dalam SKP 2017 harus sama dengan Perda No. 7 Tahun 2016.
  3. Bupati dapat menjatuhkan sanksi disiplin kepada PNS yang tidak dapat mencapai sasaran kerja, sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Diingatkan pula kepada PNS yang akan menerima SK Kenaikan Pangkat agar lebih bersemangat dalam bekerja dan senantiasa meningkatkan profesionalisme sehingga pelayanan publik dapat semakin meningkat dan menegakan disiplin pegawai sesuai PP 53 tahun 2010, agar dapat terwujud aparatur negara yang bersih dan berwibawa..